Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pemerintah Filipina resmi menjadi negara pertama yang menetapkan keadaan darurat energi nasional menyusul terganggunya rantai pasok global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif yang mengaktifkan respons nasional untuk menjaga kestabilan pasokan energi dan mencegah dampak ekonomi dari kenaikan harga bahan bakar.
“Keadaan darurat ini memberi lampu hijau bagi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya secara lebih efektif dan melindungi masyarakat dari dampak krisis energi,” ujar Marcos Jr., dikutip dari GMA News, Rabu (25/3).
Baca juga:
20 Negara Bersatu Amankan Pelayaran Selat Hormuz, Indonesia Tidak Masuk
Program UPLIFT Jadi Andalan
Bagian dari kebijakan darurat, Pemerintah Filipina meluncurkan program UPLIFT (Universal Program for Life, Industry, Food, and Transport).
Program ini dirancang untuk mendukung sektor transportasi, pertanian, UMKM, dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. “Pendekatan menyeluruh ini penting agar sektor vital tetap berjalan di tengah krisis,” katanya, dilansir Antara
Filipina diketahui mendatangkan hampir 26 persen kebutuhan energi nasional dari kawasan Timur Tengah. Pada 2024, total anggaran energi dari kawasan tersebut mencapai 16 miliar dolar AS, sehingga sangat rentan terhadap gejolak geopolitik di kawasan Teluk.
Baca juga:
Jepang Adil di Mata Iran, Jamin Kapal Negeri Sakura Aman Layari Selat Hormuz
Selat Hormuz Jadi Titik Kritis
Konflik semakin memanas sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal ke Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS.
Iran juga mengambil kendali atas Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menyalurkan sebagian besar pasokan minyak dunia. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi negara-negara Asia, termasuk Filipina, yang pasokan energinya bergantung pada jalur tersebut. (*)
