Pilgub Sumut

KPU Sumut Kembali Tolak Pasangan JR Saragih-Ance Selian

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 15 Maret 2018
KPU Sumut Kembali Tolak Pasangan JR Saragih-Ance Selian

Suasana pertemuan KPUD Sumut dengan tim JR Saraggih-Ance Selian (MP/Amsal Chaniago)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Daerah Sumatera Utara (KPUD Sumut) kembali menolak pasangan JR Saragih-Ance Selian untuk bertarung dalam Pilgub Sumut 2018.

Upaya pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKB dan PKPI itu kembali kandas setelah KPUD menetapkan bahwa keduanya tidak memenuhi syarat.

“Kami memutuskan status bakal pasangan calon JR Saragih-Ance Selian tidak berubah, tetap mengacu pada keputusan kami sebelumnya yaitu Keputusan No 07 yang menetapkan bakal calon bersangkutan tidak memenuhi syarat,” kata Benget Silitonga, Komisioner KPU Sumut di kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Kamis (16/3).

Benget menjelaskan, keputusan itu dibuat setelah melaksanakan keputusan Bawaslu Sumut No 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/II/2018 pada 5 Maret lalu.

Dia menyatakan pihak KPU Sumut turut serta dalam proses legalisasi ulang di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat. Mereka juga telah menerima dokumennya dari pihak JR Saragih-Ance.

Dari proses yang diikuti dan dokumen yang diterima, KPU Sumut menilai hal itu tidak sesuai dengan amar putusan Bawaslu Sumut.

“Maknanya jelas, amarnya jelas, tafsirnya jelas, yaitu legalisir ulang ijazah SMA,” jelas Benget.

Sementara yang dilegalisasi pihak JR Saragih-Ance adalah fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) JR Saragih. Padahal saat pendaftaran beberapa waktu lalu, mereka menyerahkan fotokopi ijazah SMA yang telah dilegalisir.

Ance Selian bersama timnya di KPUD Sumut
KPUD Sumut kembali tolak pasangan JR Saragih-Ance Selian (MP/Amsal)

Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Putusan Bawaslu Sumut yang dibuat KPU Sumut, yang memuat putusan bahwa pasangan JR Saragih-Ance tetap tidak memenuhi syarat, seyogianya disampaikan ke pihak JR Saragih-Ance. Namun mereka menolak menerima berita acara itu.

“Saya tidak mengerti mereka (pihak JR-Ance) katanya menolak dokumen itu. Tadi kita catatkan mereka tidak menetima dokumen itu. Kalau itu keputusan yang mereka ambil, kita hargai juga. Yang penting kami sudah menyelesaikan pelaksanaan putusan Bawaslu Sumut,” tegas Benget.

Mengenai acaman JR Saragih yang akan memidanakan komisioner KPU Sumut jika pihaknya tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat, Benget mempersilakannya. Menurut dia, langkah itu hak setiap orang.

“Tapi bagian mana kami yang menghalang-halangi. Apa ada pintu KPU ini ditutup?” ucapnya.

Ance Selian yang turut hadir di kantor KPU Sumut bersama tim JR Saragih-Ance mengaku pihaknya menolak menerima berita acara itu.

“Menurut kami, KPU tidak menelaah dengan baik kronologi perjalanan kejadian ini,” ucapnya sebelum meninggalkan kantor KPU Sumut.

Dia mengakui putusan Bawaslu Sumut memang memutuskan agar melegalisasi ulang dokumen ijazah. Hanya, dalam perjalanan melaksanakan putusan itu ijazah JR Saragih hilang.

“Kemudian dilaporkan ke polisi, setelah itu dilaporkan ke instansi terkait, maka keluarlah surat keterangan pengganti ijazah. Itulah yang dileges,” ucap Ance.

Prinsipnya putusan Bawaslu akan ditaati pihak JR Saragih-Ance.

“Memang putusan Bawaslu menyebutkan ijazah. Tapi ijazahnya kan hilang. Saya lihat, KPU tetap berpedoman harus ijazah yang hilang itu yang dilegalisir,” ucapnya.

Saat ini, Ance menyatakan pihaknya masih menunggu proses gugatan mereka PTTUN Medan. Selain melaksanakan putusan Bawaslu Sumut, tim JR-Ance juga menggugat putusan itu ke PTTUN Medan.

”Kita tetap ikut aturan yang ada,” kata Ance Selian.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Amsal Chaniago, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Medan dan sekitarnya.

#Pilgub Sumut #KPU Daerah #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Bagikan