Pilpres 2019

KPU Siap Terima Apa pun Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 22 Juni 2019
  KPU Siap Terima Apa pun Keputusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019

Ketua KPU RI Arief Budiman (Foto: antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman bersalaman dengan sejumlah pihak yang bersengketa di penghujung sidang Mahkamah Konstitusi.

Seusai Ketua MK, Anwar Usman menutup rangkaian sidang sengketa Pilpres, Arief menyalami satu persatu pihak-pihak yang bersengketa yakni dari kubu Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf.

Arief juga bersalaman memeluk anggota dan pimpinan Bawaslu di ruang sidang MK. Dengan wajah lega, mereka seolah melupakan adanya perbedaan pendapat dan saling curiga yang berlangsung selama persidangan.

Lebih lanjut Arief mengatakan, selama persidangan, semua diperlakukan sama dan adil oleh hakim.

"Saya pikir semua pihak harus mempercayakan kepada mahkamah konstitusi, dan kami percaya bahwa mahkamah akan memutuskan yang seadil-adilnya," jelas Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).

Ketua KPU Arief Budiman bersama para komisioner KPU di sidang MK
Ketua KPU Arief Budiman bersama para komisioner KPU di Sidang MK (Foto: antaranews)

Ia meminta semua harus mampu menahan diri dam menyerahkan pada Mahkamah.

"Kita menyiapkan diri semuanya untuk bisa menerima putusan Mahkamah apapun, termasuk penyelenggara Pemilu," harap Arief.

Arief Budiman menilai, pihaknya sudah memberikan yang terbaik selama persidangan. Teutama mencoba meluruskam isu soal form c1 yang dikatakan bermasalah dalam sistem informasi hitung (Situng).

'Ada form C1 yang di masukkan dalam situng ada, kan dia tidak mengatakan tidak ada. Sejak 2004 situng itu sudah dipakai dalam pemilu kita, cuma dari 2004 2009-2014 dan 2019 selalu mengalami perbaikan perbaikan dan penyempurnaan penyempurnaan," jelas Arief yang mengenakan kemeja batik ini.

'Nah sekarang di 2019, kami melakukan penyempurnaan dan menambah fitur-fitur yang membuat masyarakat jauh lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara," tambah Arief.

Dengan begitu, lanjut Arief, KPU mempercayakan sepenuhnya pada mahkamah.

"Saya sudah meminta kepada penyelenggara pemilu di jajaran KPU, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, maupun teman-teman di PPK, PPS, dan KPPS, harus berbesar hati menerima apapun putusan Mahkamah," pesan Arief.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Minta Mendikbud Evaluasi PPDB Sistem Zonasi

Tutup Sidang, Hakim MK: Di Dalam Bertengkar, Di Luar Akur Lagi

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman akan mengabari kembali kegiatan lanjutan rangkaian perselisihan hasil pemilihan umum.

"Kepada para pihak pemohon, termohon dan pihak terkait bawaslu untuk agenda selanjutnya nanti akan diberitahu oleh kepaniteraan melalui surat. Untuk pengucapan putusan. Sudah selesai ya dan tidak ada lagi hal-hal yang tersisa, dengan demikian sidang selesai dan ditutup," tutup Anwar Usman.(Knu)

#Komisi Pemilihan Umum #Arief Budiman #Mahkamah Konstitusi #Pilpres 2019 #Anwar Usman
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Iwakum Ajukan Judicial Review, Ketua AJI: Penting Ingatkan Negara soal Kewajiban Lindungi Jurnalis
Ketua AJI, Nany Afrida mengatakan, langkah Iwakum yang mengajukan judical review soal UU Pers, merupakan upaya positif.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Iwakum Ajukan Judicial Review, Ketua AJI: Penting Ingatkan Negara soal Kewajiban Lindungi Jurnalis
Indonesia
Sri Mulyani Buka Suara usai Rumahnya Dijarah, Minta Masyarakat Ajukan Judicial Review ke MK
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, buka suara usai rumahnya dijarah. Ia mengatakan, masyarakat bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, jika tidak puas dengan kebijakan.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Sri Mulyani Buka Suara usai Rumahnya Dijarah, Minta Masyarakat Ajukan Judicial Review ke MK
Indonesia
Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Pelajari Putusan MK yang Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan
MK memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Pelajari Putusan MK yang Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan
Indonesia
MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan
MK menilai bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Berita Foto
Iwakum Hadiri Sidang Perdana Uji Materi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 27 Agustus 2025
Iwakum Hadiri Sidang Perdana Uji Materi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Iwakum Minta MK Pertegas Pasal Perlindungan Wartawan di UU Pers
Iwakum meminta Mahkamah Konstitusi untuk mempertegas pasal perlindungan wartawan. Iwakum punya kedudukan hukum untuk mengajukan hal tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Iwakum Minta MK Pertegas Pasal Perlindungan Wartawan di UU Pers
Indonesia
Aksi Teatrikal Iwakum depan Gedung MK: Minta Perlindungan Wartawan Dipertegas
Iwakum mengajukan permohonan uji materi Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke MK.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Aksi Teatrikal Iwakum depan Gedung MK: Minta Perlindungan Wartawan Dipertegas
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, Disebut Orang Kredibel
Inosentius merupakan calon tunggal yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI dengan mekanisme penjaringan aktif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, Disebut Orang Kredibel
Indonesia
Legislator PDIP Ingatkan Inosentius Jangan Hantam DPR Setelah Jadi Hakim MK
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin secara khusus mengingatkan Inosentius jika nanti sudah menjabat sebagai hakim konstusi jangan sampai jadi kacang lupa kulit.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Legislator PDIP Ingatkan Inosentius Jangan Hantam DPR Setelah Jadi Hakim MK
Berita Foto
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Calon tunggal Hakim Konstitusi Inosentius Samsul mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 20 Agustus 2025
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Bagikan