KPU Sebut Putusan Penundaan Pemilu Bukan Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 03 Maret 2023
KPU Sebut Putusan Penundaan Pemilu Bukan Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri

Anggota KPU Idham Kholik memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (14/8). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukumnya untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang dua tahun empat bulan dan tujuh hari.

Komisioner KPU Idham Holik menilai putusan PN Jakarta Pusat menunda pemilu tersebut masuk dalam kategori ultra vires.

Baca Juga:

DPR Minta MA dan KY Ingatkan Hakim PN JakPus Soal Putusan Penundaan Pemilu

"Ultra vires itu artinya putusan di luar kewenangan, atau melampaui kewenangan hakim, karena pasal yang mengatur sengketa proses berakhir di PTUN bukan di PN Jakpus," tutur Idham kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/3).

Ultra vires merupakan istilah latin yang bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa adanya landasan hukum atau di luar kewenangan dan kuasa.

Idham Holik menegaskan pemilu 2024 tidak bisa ditunda. Ia menuturkan, perkara gugatan Partai Prima terkait verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 tidak tepat disidangkan PN Jakpus.

Idham menjelaskan sengketa tahapan pemilu hanya dapat diselesaikan di PTUN atau Bawaslu karena masuk dalam kategori perdata.

"Sehingga undang-undang pemilu menempatkan sengketa proses itu ada di PTUN selain di Bawaslu," ujarnya.

Baca Juga:

MPR Sebut Putusan PN Jakpus soal Pemilu Bertentangan dengan UUD 1945

Aturan itu lanjut Idham tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sementara itu Idham menegaskan Pemilu tidak dapat ditunda karena dalam aturannya hanya ada dua istilah, yakni pemilu lanjutan dan pemilu susulan.

"Yang selanjutnya dalam undang undang pemilu itu ada dua istilah , ada istilah pemilu lanjutan dan pemilu susulan," tandasnya

Anggota Bawaslu RI, Puadi mengatakan sudah sepatutnya KPU mengajukan banding.

"Sudah tepat dan sudah seharusnya KPU melakukan banding, karena putusan PN Jakpus di luar dari kelaziman kekuasaan kehakiman atau dikategorikan ultra vires," kata Puadi. (Knu)

Baca Juga:

NasDem Nilai Putusan Hakim PN Jakpus Bentuk Penodaan Terhadap Konstitusi

#KPU #MPR RI #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Setelah mengemban jabatan sebagai pemimpin MPR RI, dia mengatakan akan langsung mengikuti dinamika yang terjadi di MPR RI.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Indonesia
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
MPR menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa ijazah, administrasi, dan kesehatan calon wapres pengganti Gibran demi mencegah gugatan hukum.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
Berita Foto
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Ketua MPR Ahmad Muzani memimpin rapat gabungan bersama alat kelengkapan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Indonesia
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Selain isi surat, pembahasan juga berkaitan dengan kemungkinan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan wapres.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Indonesia
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Berita Foto
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI pergantian antarwaktu (PAW) Mohamad Sohibul Iman mengucapkan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Berita Foto
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan pers seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Indonesia
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.
Yusuf Abdillah - Jumat, 13 November 2026
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Indonesia
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
MPR mulai menyiapkan proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sesuai UUD 1945.
Soffi Amira - Jumat, 13 November 2026
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Bagikan