Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

KPU Sebut Distribusi Logistik Pemilu 2024 Sudah Lebih dari 90 Persen

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 29 November 2023
KPU Sebut Distribusi Logistik Pemilu 2024 Sudah Lebih dari 90 Persen

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan distribusi logistik untuk Pemilu Serentak 2024 sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Hingga Selasa, pukul 12.00 WIB, Hasyim menjelaskan produksi logistik yang meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel plastik atau cable ties sudah mencapai 98,4 persen.

Baca Juga:

3 Pasangan Capres - Cawapres Hadiri Deklarasi Kampanye Damai di KPU

"Kemudian, untuk proses pengiriman atau distribusi dari pabrik produksi ke tempat penyimpanan ke gudang penyimpanan kabupaten dan kota sudah mencapai 93,4 persen," kata Hasyim dalam konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.

Kemudian, lanjut Hasyim, logistik yang sudah masuk ke gudang KPU di kabupaten dan kota sudah mencapai 90 persen.

Merujuk pada data tersebut, Hasyim optimistis distribusi logistik Pemilu 2024 akan selesai tepat waktu.

Dia mengatakan logistik menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, kebutuhan logistik Pemilu 2024 harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, serta efektif dan efisien.

Selain itu, tambahnya, KPU juga telah menyelesaikan 37 dari 39 perkara dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu.

"Dua sisanya masih berperkara. Itu yang jadi hambatan distribusi logistik," ujar Hasyim.

Baca Juga:

Pendukung Capres-Cawapres Mulai Datang ke KPU Ramaikan Deklarasi Kampanye Damai

KPU telah menetapkan 204.807.222 nama pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), baik di dalam dan luar negeri, yang bisa menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

Jumlah DPT tersebut terdiri atas 102.218.503 laki-laki dan 102.588.719 perempuan.

Selain itu, Senin (13/11), KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pilpres 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, (14/11), ialah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (*)

Baca Juga:

Warga Kebon Kosong Jakpus Terima Akses Air Bersih setelah Nunggu selama 38 Tahun

#KPU #Gudang Logistik #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
PT KAI Rampungkan Pengadaan 54 Lokomotif CC205 Teranyar, Bisa Angkut 85 Juta Ton Batu Bara Per Tahun
Pengadaan 54 lokomotif CC205 menjadi bagian dari penyiapan sarana untuk merespons kebutuhan layanan batu bara dan komoditas lainnya di Sumatra bagian selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
PT KAI Rampungkan Pengadaan 54 Lokomotif CC205 Teranyar, Bisa Angkut 85 Juta Ton Batu Bara Per Tahun
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan