KPU Sebut Distribusi Logistik Pemilu 2024 Sudah Lebih dari 90 Persen

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 29 November 2023
KPU Sebut Distribusi Logistik Pemilu 2024 Sudah Lebih dari 90 Persen

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan distribusi logistik untuk Pemilu Serentak 2024 sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Hingga Selasa, pukul 12.00 WIB, Hasyim menjelaskan produksi logistik yang meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel plastik atau cable ties sudah mencapai 98,4 persen.

Baca Juga:

3 Pasangan Capres - Cawapres Hadiri Deklarasi Kampanye Damai di KPU

"Kemudian, untuk proses pengiriman atau distribusi dari pabrik produksi ke tempat penyimpanan ke gudang penyimpanan kabupaten dan kota sudah mencapai 93,4 persen," kata Hasyim dalam konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.

Kemudian, lanjut Hasyim, logistik yang sudah masuk ke gudang KPU di kabupaten dan kota sudah mencapai 90 persen.

Merujuk pada data tersebut, Hasyim optimistis distribusi logistik Pemilu 2024 akan selesai tepat waktu.

Dia mengatakan logistik menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, kebutuhan logistik Pemilu 2024 harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, serta efektif dan efisien.

Selain itu, tambahnya, KPU juga telah menyelesaikan 37 dari 39 perkara dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu.

"Dua sisanya masih berperkara. Itu yang jadi hambatan distribusi logistik," ujar Hasyim.

Baca Juga:

Pendukung Capres-Cawapres Mulai Datang ke KPU Ramaikan Deklarasi Kampanye Damai

KPU telah menetapkan 204.807.222 nama pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), baik di dalam dan luar negeri, yang bisa menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

Jumlah DPT tersebut terdiri atas 102.218.503 laki-laki dan 102.588.719 perempuan.

Selain itu, Senin (13/11), KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pilpres 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, (14/11), ialah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (*)

Baca Juga:

Warga Kebon Kosong Jakpus Terima Akses Air Bersih setelah Nunggu selama 38 Tahun

#KPU #Gudang Logistik #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan