KPU RI Klaim Logistik Pemilu Tahap Pertama Sudah Dikirim ke Kabupaten-Kota

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 November 2023
KPU RI Klaim Logistik Pemilu Tahap Pertama Sudah Dikirim ke Kabupaten-Kota

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persiapan menuju Pemilu 2024 terus dimatangkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut pengadaan dan distribusi paket logistik Pemilu 2024 tahap pertama sudah hampir rampung.

Paket tersebut antara lain kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel hingga kabel ties.

Baca Juga:

Sebelum Kampanye, KPU Gelar Deklarasi Damai 27 November


"Logistik sudah mulai diadakan dan sudah mulai dikirim, sudah mulai diterima oleh KPU Kabupaten/Kota," ungkap Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/11).

Berdasarkan data KPU, proses produksi bilik pemungutan suara saat ini telah mencapai 95 persen.

Produksi bilik pemungutan suara itu dilakukan pada 23 September-21 November 2023.

Sementara untuk produksi kotak suara saat ini telah mencapai 89 persen dan produksi tinta 86 persen.

Kemudian untuk produksi segel 69 persen dan produksi segel plastik mencapai 67 persen.

Baca Juga:

KPU DKI Lakukan Pengadaan Surat Suara Logistik Tahap Dua

Sementara itu, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan sudah mulai memesan surat suara dan beberapa logistik lain yang masuk pada tahap kedua.

"Sudah, hari ini mulai klik untuk e-katalog nasionalnya. Di antaranya seluruh lima jenis surat suara, kan pasca penetapan DCT itu kan," paparnya.

Drajat menambahkan untuk pemesanan surat suara tahap kedua ini baru dapat dilakukan setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif.

"Terus, berikutnya untuk formulir, sampul lalu juga template untuk tunanetra. Itu merupakan kontrak dari logistik tahap kedua," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

Setuju dengan Anies-Cak Imin, Prabowo Yakini KPU Selenggarakan Pemilu dengan Jujur dan Adil

#KPU #Gudang Logistik #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Bagikan