KPU Pertimbangkan Usulan DPR

Aang SunadjiAang Sunadji - Rabu, 01 April 2015
KPU Pertimbangkan Usulan DPR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Seminar Nasional di Hotel JS Luwansa, Rabu (25/3). (Foto: MerahPutih/Achmad Cinde)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempertimbangkan usulan DPR untuk menunda pendaftaran Calon Kepala Daerah. (Cakada)

"Bukan tidak bisa, kami akan coba meski sangat sulit," kata Komisioner KPU, Ida Budhiati, pada merahputih.com, di DPR, Jakarta, Rabu (1/3).

Menurutnya, tidak mudah bagi KPU untuk memundurkan jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Sebab, siklus waktu tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Jika dimundurkan, maka ruang dimiliki KPU akan semakin sempit. Pasalnya, kegiatan yang dilakukan KPU berlangsung secara paralel dan simultan.

"Katakan pemutakhiran data pemilih berapa lama, pendaftaran pencalonan harus ditempuh berapa lama," katanya. (Baca: KPU Terima Surat Tembusan Pengesahan Kubu Agung Laksono)

Waktu yang sedikit tersebut akan membawa konsekuensi, salah paham atau gagal paham. Baik dari penyelenggara maupun peserta.
"Kalau dimundurkan ada konsekuensi," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam jadwal yang disampaikan saat pembahasan Uji Publik di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisioner KPU, Ida Budhiati menjelaskan pelaksanaan Pendaftaran untuk pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung Partai Politik (Parpol) atau perseorangan dilaksanakan pada bulan Juli 2015.

“Pendaftaran pasangan calon yang diusung Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pasangan calon dari perseorangan tepatnya pendaftaran pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah, dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juli 2015,” papar Ida di acara Uji Publik PKPU di Gedung KPU, Jakarta Rabu (11/03).

Sedangkan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Ida menjelaskan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Salah satunya dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk menjaga kestabilan partisipasi masyarakat dalam memilih. (mad)

 

 

#Komisi I DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mendorong PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan konflik AS-Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Bagikan