KPU Pertimbangkan Usulan DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Seminar Nasional di Hotel JS Luwansa, Rabu (25/3). (Foto: MerahPutih/Achmad Cinde)
MerahPutih Megapolitan- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempertimbangkan usulan DPR untuk menunda pendaftaran Calon Kepala Daerah. (Cakada)
"Bukan tidak bisa, kami akan coba meski sangat sulit," kata Komisioner KPU, Ida Budhiati, pada merahputih.com, di DPR, Jakarta, Rabu (1/3).
Menurutnya, tidak mudah bagi KPU untuk memundurkan jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Sebab, siklus waktu tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
Jika dimundurkan, maka ruang dimiliki KPU akan semakin sempit. Pasalnya, kegiatan yang dilakukan KPU berlangsung secara paralel dan simultan.
"Katakan pemutakhiran data pemilih berapa lama, pendaftaran pencalonan harus ditempuh berapa lama," katanya. (Baca: KPU Terima Surat Tembusan Pengesahan Kubu Agung Laksono)
Waktu yang sedikit tersebut akan membawa konsekuensi, salah paham atau gagal paham. Baik dari penyelenggara maupun peserta.
"Kalau dimundurkan ada konsekuensi," tandasnya.
Seperti diketahui, dalam jadwal yang disampaikan saat pembahasan Uji Publik di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisioner KPU, Ida Budhiati menjelaskan pelaksanaan Pendaftaran untuk pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung Partai Politik (Parpol) atau perseorangan dilaksanakan pada bulan Juli 2015.
“Pendaftaran pasangan calon yang diusung Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pasangan calon dari perseorangan tepatnya pendaftaran pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah, dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juli 2015,” papar Ida di acara Uji Publik PKPU di Gedung KPU, Jakarta Rabu (11/03).
Sedangkan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Ida menjelaskan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Salah satunya dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk menjaga kestabilan partisipasi masyarakat dalam memilih. (mad)
Bagikan
Berita Terkait
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional
Prabowo Minta Organisasi TNI yang Usang Diganti, Komisi I DPR RI Setuju
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi