KPU Pastikan Persiapan Pemilu 2019 Sudah 99 Persen

MerahPutih.Com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid mengklaim bahwa persiapan KPU sudah 99 persen dalam pelaksanaan pemungutan suara yang akan digelar pada Rabu 17 April 2019 nanti.

"(Sudah) 99 persen (siap)," ujar Ubaid di kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Ubaid mengungkapkan bahwa pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 hampir rampung ke seluruh wilayah Indonesia hingga tingkat kecamatan.

Meski demikian, kata dia, bukan berarti KPU tidak menemukan kendala di lapangan saat proses pendistribusian logistik. Kendala yang sering kali terjadi yaitu faktor cuaca.

"Kita masih bekerja dengan waktu di banyak daerah, apalagi cuaca juga kurang bersahabat. Termasuk menggantikan surat suara yang rusak," jelasnya.

Lebih lanjut, Ubaid menuturkan, KPU menargetkan logistik pesta demokrasi lima tahunan ini akan tiba di tempat sebelum pelaksanaan pencoblosan.

Ubaid juga meminta kepada seluruh petugas TPS, agar dalam pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus ramah bagi warga lanjut usia (manula) dan kaum difabel.

"TPS tidak boleh melompati parit atau selokan karena tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas dan manula," tandasnya.

Sementara itu, secara terpisah menyoal kecemasan sejumlah pihak soal munculnya gangguan saat pencoblosan, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memperkirakan Pemilu 2019 berlangsung damai dan demokratis.

"Kedua kubu pasangan capres-cawapres, akan berupaya mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019, terselenggara dengan aman, damai, lancar, dan demokratis," kata Karyono Wibowo, di Jakarta, Senin (15/4).

Karyono Wibowo mengatakan hal itu saat menjadi pembicara pada diskusi "Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu 2019, yang Aman, Jujur, Adil, Demokratis, dan Bermartabat".

Menurut Karyono, kedua pasangan capres-cawapres, yakni Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, serta Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, adalah figur yang memiliki pendidikan baik, sehingga akan menjunjung di tinggi dan mematuhi aturan perundangan yang berlaku.

Kalau pun ada ketidakpuasan dari penyelenggaraan pemilu, atau adanya dugaan kecurangan pada titik-titik tertentu, Karyono, menyakini, kedua pasangan capres-cawapres akan menggunakan saluran resmi yang berlaku, yakni mengadukannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau lembaga hukum yang ditunjuk sesuai dengan aturan perundangan.

Karyono meyakini, tidak akan ada pengerahan kekuatan masyarakat atau "people power" setelah pemberian hak suara pemilu pada 17 April mendatang.

Kalau pun ada elite politik dari salah satu kubu pasangan capres-cawapres yang berusaha menekan KPU dengan menyatakan akan mengerahkan "people power", menurut Karyono, hal itu adalah tekanan pada masa kampanye.

"Namun, setelah pemberian hak suara, dan lembaga-lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepatnya, siapapun pasangan capres-cawapres yang unggul, maka tidak ada lagi pernyataan akan mengerahkan kekuatan masyarakat," ucapnya. (Asp)