TPS 05 di Kota Bogor Bertema Halloween, Wamendagri: Agak Lain

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 27 November 2024
TPS 05 di Kota Bogor Bertema Halloween, Wamendagri: Agak Lain

TPS Pilkada 2024 bertema halloween di Kelurahan Kebon Kalapa, Kota Bogor. (ANTARA/Shabrina Zakaria)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 di RW 05, Kelurahan Kebon Kalapa, Kota Bogor. TPS mengusung konsep unik dengan tema halloween.

Konsep dan tema tersebut dipakai untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda dan ibu-ibu.

Para petugas KPPS di TPS 05 Kelurahan Kebon Kalapa menyambut para pemilih yang datang menggunakan kostum seperti drakula. Bahkan beberapa anak-anak didandani seperti hantu tuyul seperti dikutip dari Antara.

Potongan kardus dibentuk menjadi gedung tua. Di bagian tengah antara meja pendaftaran dan meja bilik suara, terdapat peti mati berwarna hitam.

“Kita apresiasi dan kita kunjungi. Jadi perlu jemput bola, perlu kreatifitas untuk mendatangkan orang ke bilik suara. Di tempat lain ada kreatifitasnya, tapi yang ini ‘agak lain’,” kata Bima Arya.

Baca juga:

Gangguan Keamanan Terjadi di Beberapa Daerah Saat Pencoblosan Pilkada

Ketua RW 05 Ribut Sudarsono menyebutkan, ada 437 pemilih yang terdaftar di TPS 05 Kebon Kalapa. Ratusan pemilih itu berasal dari tiga RT.

TPS 05 tidak mengeluarkan banyak biaya untuk menghias TPS dengan konsep halloween. Lantaran sebagian besar barang yang digunakan berasal dari barang bekas seperti kardus dan plastik.

“Tujuannya untuk menarik si pemilih. Alhamdulillah berdampak juga. Saya tidak tahu menahu, langsung banyak,” ujarnya.

Ribut melanjutkan bahwa Camat dan Kapolsek Bogor Tengah ikut turun dan mempromosikan TPS tersebut. Hingga dikunjungi oleh jajaran Forkopimda Kota Bogor dan Wamendagri.

“Ini sudah kita persiapkan. Dari hari Minggu, jadi sekitar empat hari. Dibantu juga oleh Lurah Kebon Kalapa,” ucapnya. (*)

#Pilkada 2024 #Tempat Pemungutan Suara #Bima Arya Sugiarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Frengky Aruan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
Wamendagri Bima Arya: Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan Akan Diusut Inspektorat
Kemendagri memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS terkait keberangkatannya umrah saat daerahnya dilanda bencana, setelah Presiden Prabowo meminta proses hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Wamendagri Bima Arya: Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan Akan Diusut Inspektorat
Indonesia
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Wamendagri Bima Arya menilai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS membuat kesalahan fatal karena pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Kemendagri akan memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umrah saat wilayahnya terkena bencana. Wamendagri Bima Arya membuka kemungkinan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Indonesia
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya
Masyarakat juga berharap proses pemulihan, baik infrastruktur maupun administrasi, dapat berjalan lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Gubernur Riau masih Terlibat Kasus Korupsi meski sudah Diingatkan, Pemerintah Buka Wacana Evaluasi Sistem Pengawasan
Sistem pencegahan juga sudah dibangun bersama sama KPK, kejaksaan, dan BPKP.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Gubernur Riau masih Terlibat Kasus Korupsi meski sudah Diingatkan, Pemerintah Buka Wacana Evaluasi Sistem Pengawasan
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Indonesia
Pemkot Solo Terapkan WFA ASN akibat TKD Dipangkas, Wamendagri Bima Minta Kaji Ulang
Kebijakan WFA tersebut muncul sebagai respons atas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari APBN 2026 yang mencapai Rp 218 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Pemkot Solo Terapkan WFA ASN akibat TKD Dipangkas, Wamendagri Bima Minta Kaji Ulang
Indonesia
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Belanja daerah saat ini masih di bawah tahun lalu, berkurang 3 persen atau 4 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Bagikan