Pilpres 2019

KPU Janji Bikin Debat Jadi Menarik, Pengamat Malah Sebut Debat Tak Pengaruhi Elektabilitas

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 Maret 2019
 KPU Janji Bikin Debat Jadi Menarik, Pengamat Malah Sebut Debat Tak Pengaruhi Elektabilitas

Pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga. Foto:KPU/Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Debat capres-cawapres yang telah berlangsung tiga kali menurut sejumlah pihak kurang menarik bahkan cenderung monolog.

Hal ini, kontradiksi dengan klaim Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menilai debat capres-cawapres telah berlangsung dengan baik.

Komisioner KPU Pramono Ubaid merujuk pada debat ketiga antara cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno yang dalam evaluasi KPU secara umum sukses meski masih ada keluhan terkait durasi debat.

Menurut Pramono, dari sisi alokasi waktu bagi kandidat cukup leluasa sehingga moderator tidak terlalu banyak memotong waktu kandidat ketika menyampaikan tanggapan maupun jawaban.

Pramono Ubaid
Komisioner KPU Pramono Ubaid (MP/Fadhli)

"Itu jadi lebih menarik," ujarnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Nah, bagaimana dengan debat keempat nanti? Apakah formatnya akan sama seperti debat ketiga?

Secara keseluruhan mekanisme debat keempat nanti akan mengacu pada debat ketiga terutama dari sisi durasi.

"Segmen-segmen untuk debat keempat kemudian durasi waktunya itu hampir sepenuhnya mengacu ke debat ketiga," kata Pramono.

Meski KPU mengklaim debat capres-cawapres semakin menarik dan akan dibuat lebih menarik lagi tapi tidak dari sisi dampak elektoralnya.

Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi (MP/Ponco Sulaksono)

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa tiga kali pelaksanaan debat capres yang digelar KPU sama sekali tidak berdampak pada peningkatan keterpilihan kedua pasangan capres-cawapres.

"Berbeda dengan debat pada Pemilu 2014 lalu. Debat punya dampak luar biasa," kata Burhanuddin di Semarang, Selasa (19/3).

Menurut Burhanuddin, merujuk pada debat capres pada Pilpres 2014, animo masyarakat yang menyaksikan debat cukup tinggi.

Debat pertama, kata dia, animo penonton debat mencapai 48,3 persen atau ditonton sekitar 85 juta pemirsa TV.

Debat kedua, lanjut dia, animo masyarakat dalam menyaksikan debat lebih tinggi, mencapai 55 persen.

Meski animo tinggi, menurut dia, secara elektoral debat tidak berdampak terhadap pasangan calon.

Burhanuddin Muhtadi sebagaimana dilansir Antara menilai kondisi itu akibat polarisasi pemilih terhadap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Masing-masing pemilih sudah memiliki preferensi politik. Masing-masing mencari pembenaran berdasarkan perspektif dan cara pandang," tandasnya.(Knu)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jokowi Terancam Kalah Jika Banyak Golput, TKN Salahkan Penyelenggara Pemilu

#Debat Capres-cawapres #Komisi Pemilihan Umum #Pilpres 2019 #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Bagikan