Pilpres 2019

KPU Janji Bikin Debat Jadi Menarik, Pengamat Malah Sebut Debat Tak Pengaruhi Elektabilitas

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 Maret 2019
 KPU Janji Bikin Debat Jadi Menarik, Pengamat Malah Sebut Debat Tak Pengaruhi Elektabilitas

Pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga. Foto:KPU/Ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Debat capres-cawapres yang telah berlangsung tiga kali menurut sejumlah pihak kurang menarik bahkan cenderung monolog.

Hal ini, kontradiksi dengan klaim Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menilai debat capres-cawapres telah berlangsung dengan baik.

Komisioner KPU Pramono Ubaid merujuk pada debat ketiga antara cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno yang dalam evaluasi KPU secara umum sukses meski masih ada keluhan terkait durasi debat.

Menurut Pramono, dari sisi alokasi waktu bagi kandidat cukup leluasa sehingga moderator tidak terlalu banyak memotong waktu kandidat ketika menyampaikan tanggapan maupun jawaban.

Pramono Ubaid
Komisioner KPU Pramono Ubaid (MP/Fadhli)

"Itu jadi lebih menarik," ujarnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Nah, bagaimana dengan debat keempat nanti? Apakah formatnya akan sama seperti debat ketiga?

Secara keseluruhan mekanisme debat keempat nanti akan mengacu pada debat ketiga terutama dari sisi durasi.

"Segmen-segmen untuk debat keempat kemudian durasi waktunya itu hampir sepenuhnya mengacu ke debat ketiga," kata Pramono.

Meski KPU mengklaim debat capres-cawapres semakin menarik dan akan dibuat lebih menarik lagi tapi tidak dari sisi dampak elektoralnya.

Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi (MP/Ponco Sulaksono)

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa tiga kali pelaksanaan debat capres yang digelar KPU sama sekali tidak berdampak pada peningkatan keterpilihan kedua pasangan capres-cawapres.

"Berbeda dengan debat pada Pemilu 2014 lalu. Debat punya dampak luar biasa," kata Burhanuddin di Semarang, Selasa (19/3).

Menurut Burhanuddin, merujuk pada debat capres pada Pilpres 2014, animo masyarakat yang menyaksikan debat cukup tinggi.

Debat pertama, kata dia, animo penonton debat mencapai 48,3 persen atau ditonton sekitar 85 juta pemirsa TV.

Debat kedua, lanjut dia, animo masyarakat dalam menyaksikan debat lebih tinggi, mencapai 55 persen.

Meski animo tinggi, menurut dia, secara elektoral debat tidak berdampak terhadap pasangan calon.

Burhanuddin Muhtadi sebagaimana dilansir Antara menilai kondisi itu akibat polarisasi pemilih terhadap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Masing-masing pemilih sudah memiliki preferensi politik. Masing-masing mencari pembenaran berdasarkan perspektif dan cara pandang," tandasnya.(Knu)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Jokowi Terancam Kalah Jika Banyak Golput, TKN Salahkan Penyelenggara Pemilu

#Debat Capres-cawapres #Komisi Pemilihan Umum #Pilpres 2019 #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Bagikan