KPU Jakarta Rampungkan Distribusi Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Januari 2024
KPU Jakarta Rampungkan Distribusi Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2024

Kotak Suara Pemilu 2024. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Saat ini, KPU berbagai wilayah telah menerima logistik seperti kotak suara, suara, dan juga tengah melakukan pelipatan surat suara, untuk menggelar Pemilu 2024.

Baca Juga:

Cak Imin Minta 2 Panelis Debat Diganti, TKN: Biarkan KPU Menilai

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah rampungkan distribusikan logistik tahap 1 yakni kotak suara dan bilik pemungutan suara suara ke gudang logistik di lima Kota Administrasi Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Adapun kotak suara DKI Jakarta yang sudah didistribusikan sebanyak 123,152 unit. Dengan rincian, 35.268 kotak suara di Jakarta Timur, 28.692 kotak suara di Jakarta Barat, 26.880 di Jakarta Selatan, 19.424 di Jakarta Utara, 12.532 di Jakarta Pusat, dan 356 di Kepulauan Seribu

Kemudian untuk bilik pemungutan suara sebanyak 123,064 unit. Rinciannya Jakarta Timur 35,248 bilik suara, 28,676 bilik suara Jakarta Barat, 26,860 bilik suara Jakarta Selatan, 19,412 bilik suara Jakarta Utara, 12,516 bilik suara Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu 352 bilik suara.

Sedangkan sebanyak 61.532 tinta untuk seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di DKI Jakarta.

"Distribusi kotak suara sudah 100 persen ke gudang kabupaten/kota," kata Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/1).

Nelvia menuturkan, pendistribusian logistik kotak suara dan bilik suara tersebut selesai pada 30 Desember 2023 lalu.

"Semua gudang yang ada di kecamatan merupakan gudang kab/kota. Sudah diterima oleh kab/kota untuk logistik tahap 1 termasuk bilik," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, ada 9.917 orang calon legislator (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang masuk daftar calon tetap (DCT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dan 84 daerah pemilihan. Serta ribuan caleg untuk DPRD tingkat provinsi/kota/kabupaten. (Asp)

Baca Juga:

Bawaslu Jakpus Putuskan Gibran Langgar Aturan di Kasus Bagi-Bagi Susu di CFD

#KPU #Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #Pileg
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Suara yang telah diberikan pemilih kepada partai-partai tersebut tidak terbuang percuma karena tidak terkonversi menjadi kursi parlemen,
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Bagikan