Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan sejumlah rekomendasi ke KPU RI terkait rencana pilkada serentak 9 Desember 2020. Komisioner Komnas HAM Amirudin meminta KPU memastikan kembali waktu ideal pelaksanaan pemilu demi kelancaran bersama.
"Sehingga KPU daerah saat ini bersama-sama bisa mengusulkan ke KPU RI, kapan yang memungkinkan Pilkada ini diselenggarakan. Sehingga kekhawatiran dan tantangan daerah, bagaimana di Kepulauan Riau gelombang akan tinggi setelah Oktober, karena itu berhubungan dengan logistik, bagaimana penyaluran logistik," kata Amirudin kepada wartawan, Selasa (28/4).
Baca Juga
Amirrudin menyebut tantangan yang dihadapi KPU saat ini adalah memastikan bagaimana legitimasi hasil pilkada tidak rendah di tengah situasi sulit seperti ini.
"Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pilkada dalam situasi sulit seperti ini tapi legitimasinya tidak rendah, itu. Itulah tantangan bagi KPU untuk menyelenggarakan Pilkada ini," sebut dia.
Ia menyebut perlu petunjuk teknis penyelenggaraan pilkada termasuk terkait pedoman protokol kesehatan.
"Kalau keputusan antara KPU RI dengan DPR RI bahwa itu 9 Desember dilaksanakan, tentu hari ini kita pemilih, masyarakat berharap KPU RI sudah memberikan petunjuk teknis secara rinci kepada KPU daerah dalam menyelenggarakan Pilkada ini," kata Amirrudin.
Amirrudin mengaku tidak menangkap petunjuk teknis terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2020, 9 Desember. Dia menyebut protokol COVID-19 terkait pilkada juga belum ada.
Amirrudin menyarankan KPU pusat segera berkoordinasi dengan KPU daerah terkait pelaksanaan aturan pemilu yang nantinya disiapkan. Hal ini, kata Amirrudin, agar tidak terjadi legitimasi yang rendah kepada calon yang terpilih.
"Kalau sebelum aturannya itu belum pasti, keraguan dari penyelenggara tampak luar biasa, pemilih tidak ada kepastian, tentu legitimasi pemilih akan sangat rendah nanti, indikasinya ke sana," imbuh Amirrudin.
Komnas HAM melihat ada keraguan dari KPU daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan pilkada pada Desember nanti. Untuk itu, kata Amirrudin, di sinilah peran KPU pusat dalam memastikan hak memilih dan dipilih dapat terlaksana dengan baik.
Amirrudin meminta agar prosedur yang nanti diterapkan oleh KPU pusat harus menjamin perlindungan hak kesehatan masyarakat. "Bagaimana prosedur yang ada melindungi hak kesehatan publiknya. Kalau tidak, nanti karena KPU dalam menyelenggarakan pilkada ini KPU adalah representasi negara," jelas dia.
Amirrudin menegaskan KPU bertanggung jawab jika dalam pelaksanaan pilkada, penyebaran virus Corona terjadi. "KPU yang akan bertanggung jawab jika KPU menyelenggarakan pilkada dalam proses pilkada itu terjadi perkembangan positif COVID-19 ini jadi luar biasa," kata Amirrudin.
Baca Juga
KPU telah menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah dan DPR mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 setelah tertunda karena Covid-19. KPU mengusulkan pelaksanaan pilkada pada Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021.
Jika digelar Maret 2021, tahapan pilkada harus dimulai selambat-lambatnya pada September 2020. Adapun jika digelar September 2021, tahapan pilkada serentak harus dimulai Maret 2021. (Knu)
