Isu SARA dan Hoaks Masih Jadi Ancaman di Pilkada 2020

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 19 Februari 2020
Isu SARA dan Hoaks Masih Jadi Ancaman di Pilkada 2020

Ilustrasi hoaks. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik Asep Saifuddin menduga jika isu SARA dan hoaks masih menjadi ancaman di Pilkada 2020 mendatang. Menurut Asep, treen booming penyebaran berita bohong terlihat sejak Pilkada DKI 2017, Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019 lalu.

“Hoaks dan SARA jumlahnya linier bertambah terus,” kata Asep kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/2).

Baca Juga

Cegah Hoaks, Instagram Hadirkan Fitur Pendeteksi Foto Palsu

Ia mengatakan bahwa menjelang pilkada 2020 yang akan sebentar lagi berlangsung, tentunya ada kepentingan dari para calon konstituen yang sebenarnya perlu diperhatikan dengan baik. Di sisi lain, isu-isu hoaks dan SARA juga masih menjadi isu yang gurih untuk mempengaruhi pola pikir mereka.

Ilustrasi hoaks (Foto: pixabay/geralt)

Namun begitu, Asep tetap mencoba menaruh harapan kepada para peserta pemilu agar menanggalkan konten-konten negatif dalam meraih suara rakyat. Namun kedepankan program dan konsep yang pro terhadap kepentingan rakyat sehingga bisa ditawarkan dan dijalankan nantinya.

“Harusnya banyak cara untuk menang, misal menjawab perilaku masyarakat, apa yang menjadi harapan dan apa yamg sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Ini jauh lebih positif kalau bicara pilkada,” tutur peneliti Indo Barometer ini.

Baca Juga

Soal Kasus Pemerasan Oknum Polisi, Informasi IPW Diduga Hoaks

Untuk menangkal agar tidak terkontaminasi dengan berita hoaks yang bertebaran dalam nuansa Pilkada 2020, Asep mengajak agar publik melek informasi dan menangkal semaksimal mungkin penyebaran konten negatif itu.

“Terkait dengan berita hoaks dan SARA ini, khususnya bagi penikmat berita, masyarakat secara umum (agar) mewaspadai denhan kita harus tingkatkan kesadaran bahwa hoaks dan SARA ini sangat merugikan,” ujarnya.

Kemudian bagi pemerintah dan penyelenggara serta pengawas pemilu, agar bersikap tegas juga dalam menyikapi pelaksanaan agenda demokrasi rakyat itu. Jangan sampai hoaks dan konten SARA yang menjurus pada perpecahan dan sentimen negatif tidak semakin masif di masyarakat.

Baca Juga

Kemenkominfo Temukan 54 Hoaks Terkait Virus Corona

Langkah pertama menurutnya adalah memperkaya literasi digital dengan penyebaran konten positif dan kampanye yang menyadarkan publik.

“Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks dan SARA. Meningkatkan awarenesss penting,” tuturnya.

Kemudian pemberian infromasi tentang konsekuensi hukum yang harus diterima dan dijalani bagi para penyebar hoaks dan konten SARA yang dimaksud.

“Sosialisasikan kejelasan dan ketegasan sanksi hukum bagi penyebar haoks,” pungkasnya.

Selanjutnya, Asep juga berharap agar pemerintah terus mengawasi dan mengontrol platform digital atau sosial media yang ada.

“Pengawasan ketat kepada media terutama media sosial karena sebagian besar itu paling diminati,” tambahnya.

Baca Juga

Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoaks Soal Virus Corona

Pilkada Serentak akan diselenggarakan kembali pada tahun September mendatang. Ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak ini. Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. (Knu)

#Penyebar Hoaks
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Panglima meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta melaksanakan aktivitas seperti biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Indonesia
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Polisi mengamankan seorang perempuan yang diduga menyebarkan informasi palsu terkait ajakan demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada para pelaku yang diduga menjalankan aktivitas di lapangan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Indonesia
Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Polda Metro Jaya menyita Rp220 juta dari sindikat hoaks medsos. Polisi mendalami dugaan dana negara digunakan untuk membiayai propaganda digital. Delapan tersangka ditangkap.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
 Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Dunia
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Klaim Timor Leste ingin kembali ke Indonesia adalah hoaks. Faktanya, video hanya membahas impor barang dari Indonesia tanpa pernyataan resmi bergabung ke NKRI.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Indonesia Tolak Keinginan Timor Leste Kembali ke NKRI
Indonesia
Hoaks Kejahatan di Jakarta Viral, Diskominfotik Didesak Patroli Siber
warga untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyaring konten-konten yang dikonsumsi sebelum dibagikan di akunnya masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Hoaks Kejahatan di Jakarta Viral, Diskominfotik Didesak Patroli Siber
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut MBG Membebani APBN
Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut MBG Membebani APBN
Bagikan