KPU Diminta Bikin Pakta Integritas Kepatuhan Protokol Kesehatan Paslon

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 07 September 2020
KPU Diminta Bikin Pakta Integritas Kepatuhan Protokol Kesehatan Paslon

Logo Bawaslu. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Bawaslu mengusulkan kepada KPU untuk membuat deklarasi atau penandatanganan pakta integritas (PI) kepatuhan protokol kesehatan oleh pasangan calon (paslon).

Usulan ini digaungkan dalam rangka pencegahan terjadinya penularan COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 terutama pada tahapan kampanye.

Baca Juga

Dikabarkan Sudah Tekan Rekomendasi dari DPP PDIP, Begini Reaksi Anak Jokowi

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan usulan pakta integritas ini penting supaya tidak terjadi lagi pelanggaran protokol kesehatan. Apalagi akan ada tahapan kampanye yang harus dilewati dan dilaksanakan.

“Bawaslu mengusulkan KPU membuat deklarasi atau penandatanganan pakta integritas oleh paslon. Waktu dan tempat mungkin ranahnya KPU, tetapi yang paling tetat mungkin saat pengundian nomor urut paslon,” kata Fritz usai pertemuan dengan KPU dan Kemendagri di Jakarta, Senin (7/9).

Jika sudah ada pakta integritas yang sudah ditandatangi bersama, Fritz yakin akan bisa mencegah tejadinya pelanggaran protokol kesehatan oleh peserta pilkada, bahkan mempersempit penularan COVID-19.

“Saya yakin kita bisa melaksanakan pilkada 2020 dengan baik asal bisa sama-sama mematuhi aturan yang telah dibuat. Apalgi adanya pakta integritas antar paslon,” ungkap Fritz.

Pola
Ilustrasi Pilkada. Foto: ANTARA

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi ini juga menyampaikan hasil pertemuan antar Bawaslu, KPU, dan Kemendagri.

Dia mengatakan terdapat kesepakatan bersama tiga instansi ini untuk sama-sama mengawal Pilkada 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Saat pertemuan tadi kami sepakat bahwa menerapkan protokol kesehatan pada seluruh tahapan pilkada menjadi tanggung jawab bersama. Dan dalam mematuhi juga menjadi tanggung jawab bersama,” tegas dia.

Di tempat sama, Anggota KPU Hasyim Ashari menyambut baik usulan dari lembaga pengawas pemilu. Dia mengungkapkan KPU akan membuat deklarasi dan penandatanganan pakta integritas oleh paslon yang akan bertarung pada Pilkada 2020.

Baca Juga

Kepala Daerah Ngeluh APBD-nya Kolaps, Pengamat: Harusnya Bersyukur

Mengenai waktu, Hasyim masih harus berkoordinasi dengan Anggota KPU lainnya. Namun menurutnya waktu yang sangat strategis dan tepat mungkin saat pengundian nomor urut paslon.

“Kami sambut baik usulan Bawaslu terkait adanya deklarasi atau menandatanganan pakta integritas paslon. Ini salah satu langkah yang penting kita tempuh,” ujar Hasyim. (Knu)

#Bawaslu #Komisi Pemilihan Umum
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Keterangan dari Bawaslu termasuk Panwascam dalam sengketa hasil berdampak besar terhadap pertimbangan hakim MK.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Desember 2024
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Bagikan