KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Proyek Toilet Sekolah Rp96,8 Miliar di Bekasi
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi proyek pembangunan toilet di sekolah di Kabupaten Bekasi yang menghabiskan anggaran Rp96,8 miliar.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah melakukan proses verifikasi dan telaah atas laporan tersebut.
Baca Juga
Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo
"Sudah ada verifikasi dan telaah oleh tim pengaduan masyarakat KPK kepada pihak masyarakat pelapor namun demikian tentu terkait materi laporan tidak bisa kami sampaikan," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (11/1).
Proses verifikasi dan telaah ini dilakukan untuk memastikan laporan tersebut masuk ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.
Ali memastikan, KPK akan menindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku jika hasil proses verifikasi dan telaah menemukan adanya indikasi peristiwa tindak pidana korupsi terkait laporan tersebut.
"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," ujar Ali.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan Rp96,8 miliaruntuk membangun 488 toilet atau Rp196 juta per satu WC di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Bekasi Benny Sugiarto Prawiro, mengklaim biaya Rp196 juta per satu toilet itu sudah termasuk pajak dan keuntungan bagi kontraktor.
Selain itu, kata Benny, toilet itu akan dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang sebagai persiapan untuk gelaran sekolah tatap muka di tengah adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi virus COVID-19. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi, Bawa Toyota Land Cruiser
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara
Rapor Merah KPK untuk Pemkab Bekasi, Alarm Keras Transaksional Jabatan
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Gempa Bekasi, Belasan Kereta Jarak Jauh Terpaksa Berhenti Mendadak demi Keselamatan Penumpang
Gara-gara Gempa Bekasi Magnitudo 4,9, 8 Jadwal Whoosh Dibatalkan dan Penumpang Kebingungan
Normalisasi Sungai di Bekasi Belum Efektif Kurangi Banjir, Ada 120 Tidak Yang Harus Diperbaiki
Gubernur Pramono Sodorkan Bantuan ke Banten dan Kota Bekasi, Pinjamkan Pompa untuk Atasi Banjir