Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Selain keduanya, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga keponakan Dirwan, Nursilawati dan seorang kontraktor bernama Juhari sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, pihaknya menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan empat tersangka," kata Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/5).
Basaria melanjutkan, Dirwan diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap tersebut terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari.
Nilai suap yang diterima Ketua DPW Partai Perindo Bengkulu itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta.
"Uang diberikan oleh JHR (Juhari), seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," ungkap Basaria.
Menurut Basaria, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dirwan bersama istri dan keponakannya ini, pihaknya menyita uang tunai senilai Rp 85juta dan bukti transfer senilai Rp15 juta.
"Selain itu tim juga menyita dokumen terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) dengan skema penunjukkan langsung," pungkasnya.
Sebagai penerima suap, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Juhari, sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berkat Inovasi UKM, Bupati Kulonprogo Diundang Berbicara di Forum PBB
