KPK Temukan Bukti Kasus Korupsi di Kantor dan Rumah Walkot Bima
Aktivitas ASN dan petugas Satpol PP dalam momentum tim KPK melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Bima, NTB, Selasa (29/8/2023). (ANTARA/HO-Dinas Kominfotik Kota Bima)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan serangkaian penggeledahan di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (29/8) dan Rabu (30/8).
Penyidik KPK menggeledah Kantor Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi dengan tiga ruangan berbeda pada Selasa (29/8). Di antaranya, ruang kerja M Lutfi, ruang kerja Sekretariat Daerah, serta ruang kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga
"Lokasi yang dituju yaitu Kantor Wali Kota Bima dengan 3 ruangan berbeda yang didatangi Tim Penyidik," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (31/8).
Kemudian pada Rabu (30/8), penyidik KPK menggeledah empat lokasi berbeda. Di antaranya, rumah kediaman Muhammad Lutfi, Kantor Dinas PUPR Pemkot Bima, Kantor BPBD Pemkot Bima, dan rumah dari pihak yang terkait lainnya.
Baca Juga
Dari hasil penggeledahan dimaksud, Ali mengatakan, penyidik KPK menemukan dan mengamankan barang bukti terkait kasus korupsi yang sedang diusut KPK.
Barang bukti itu berupa berbagai dokumen pengadaan, lembaran catatan keuangan serta alat elektronik. KPK akan menganalisis bukti tersebut.
"Berikutnya segera dilakukan analisis dan penyitaan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," ujarnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati