KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 25 November 2020
KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Foto: KKP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh KPK adalah sebuah tamparan keras bagi pemerintah dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.

Pengamat politik Wempy Hadir menuturkan, dampak dari penangkapan terhadap alumni Universitas Padjadjaran itu tentu bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Baca Juga

Politisi Senayan Buka-bukaan Sudah Ingatkan Menteri KKP Edhy Prabowo

"Karena dianggap menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," kata Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (25/11).

Wempy melanjutkan, walaupun menteri KP tidak merepresentasikan seluruh pemerintah yang ada. Akan tetapi ini menjaddi pintu masuk untuk menilai konerja pemerintah. Secara elektoral bisa sangat mempegaruhi terhadap eksistensi partai Gerindra.

"Bisa jadi partai Gerindra mendapatkan citra negatif di masyarakat akaibat peristiwa ini," jelas Wempy.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Foto: KKP

Wempy melihat, penangkapan Edhy ini adalah kerja keras KPK yang perlu diberikan apresiasi. Sebab tidak mudah untuk melacak tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara.

"Siapa saja yang terlibat mesti diperiksa agar semua mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," jelas dia.

Direktur Indo Polling Network ini melihat, tertangkapnya menteri KP sebenarnya tidak mengherankan. Sebab, sedari awal perdebatan mengenali benur yang menuai kritik dari berbagai kalangan untuk tidak boleh diekspor karena potensi kerugiannya tinggi. "Kita tidak tahu apa pertimbangannya," terang Wempy.

Ia berharap bahwa posisi Menteri Kelautan dan Perikanan mesti diisi oleh orang yang memang tidak mempunyai conflict of interest sehingga bisa mengelola kementrian yang super strategis tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi Indonsia adalah surganya hasil laut.

"Kalau salah urus, maka bukan untung yang diperoleh oleh negara, malah buntung," tutup Wempy. (Knu)

Baca Juga

Ketua KPK Minta Anak Buahnya Diberi Waktu Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Edhy

#Kementerian Kelautan Dan Perikanan #Menteri Kelautan Dan Perikanan #Edhy Prabowo #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ikan Sapu-Sapu Ternyata Bisa Jadi Pupuk Organik, KKP Ungkap Potensinya
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap ikan sapu-sapu tak hanya hama, tetapi bisa dimanfaatkan jadi pupuk organik hingga tepung ikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 April 2026
Ikan Sapu-Sapu Ternyata Bisa Jadi Pupuk Organik, KKP Ungkap Potensinya
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Berita Foto
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Ratusan kapal nelayan tradisional bersandar di Dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jum'at (11/7/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 11 Juli 2025
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Bagikan