KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah


Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Foto: KKP
MerahPutih.com - Penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh KPK adalah sebuah tamparan keras bagi pemerintah dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.
Pengamat politik Wempy Hadir menuturkan, dampak dari penangkapan terhadap alumni Universitas Padjadjaran itu tentu bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Baca Juga
Politisi Senayan Buka-bukaan Sudah Ingatkan Menteri KKP Edhy Prabowo
"Karena dianggap menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," kata Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Rabu (25/11).
Wempy melanjutkan, walaupun menteri KP tidak merepresentasikan seluruh pemerintah yang ada. Akan tetapi ini menjaddi pintu masuk untuk menilai konerja pemerintah. Secara elektoral bisa sangat mempegaruhi terhadap eksistensi partai Gerindra.
"Bisa jadi partai Gerindra mendapatkan citra negatif di masyarakat akaibat peristiwa ini," jelas Wempy.

Wempy melihat, penangkapan Edhy ini adalah kerja keras KPK yang perlu diberikan apresiasi. Sebab tidak mudah untuk melacak tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara.
"Siapa saja yang terlibat mesti diperiksa agar semua mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," jelas dia.
Direktur Indo Polling Network ini melihat, tertangkapnya menteri KP sebenarnya tidak mengherankan. Sebab, sedari awal perdebatan mengenali benur yang menuai kritik dari berbagai kalangan untuk tidak boleh diekspor karena potensi kerugiannya tinggi. "Kita tidak tahu apa pertimbangannya," terang Wempy.
Ia berharap bahwa posisi Menteri Kelautan dan Perikanan mesti diisi oleh orang yang memang tidak mempunyai conflict of interest sehingga bisa mengelola kementrian yang super strategis tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi Indonsia adalah surganya hasil laut.
"Kalau salah urus, maka bukan untung yang diperoleh oleh negara, malah buntung," tutup Wempy. (Knu)
Baca Juga
Ketua KPK Minta Anak Buahnya Diberi Waktu Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Edhy
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan

KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah

Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025

Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil

KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat

Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye

KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan

Raker Menteri KKP Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR bahas Efisiensi Anggaran

Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia

Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
