KPK Sita Catatan Penerimaan Uang Suap Wali Kota Cimahi
Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. (Foto: Istimewa).
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen catatan aliran uang dugaan suap yang masuk ke kantong pribadi Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Ajay Muhammad Priatna.
Dokumen tersebut ditemukan saat tim penyidik menggeledah empat lokasi di Cimahi, sejak Rabu hingga Kamis kemarin. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan rumah sakit yang menjerat Ajay sebagai tersangka.
Baca Juga:
Ditangkap KPK, Wali Kota Cimahi Punya Harta Segini
Adapun, empat lokasi yang digeledah KPK yakni Kantor Wali Kota Cimahi; Rumah Wali Kota Cimahi, Rumah Sakit Umum Kasih Bunda (RSU KB), dan Kantor PT Trisaksi Megah.
"Dalam penggeledahan ini penyidik telah mengamankan beberapa dokumen berupa catatan penerimaan keuangan yang diduga diterima oleh tersangka AMP dan juga dokumen terkait pengajuan izin RSU KB," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/12).
Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna (AJM) dan Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi, Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan RSU Kasih Bunda tahun anggaran 2018-2020.
Baca Juga:
KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Tersangka Suap Rp3,2 Miliar
Ajay Priatna diduga telah menerima suap sebesar Rp1,661 miliar dari total kesepakatan Rp3,2 miliar. Uang sebesar Rp1,661 miliar itu diterima Ajay Priatna dalam lima kali tahapan. Uang itu disinyalir berkaitan dengan pembangunan penambahan Gedung RSU Kasih Bunda. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot