KPK Resmi Tahan Fredrich Yunadi

MerahPutih.com - Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi akhirnya menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fredrich akan ditahan untuk 20 hari ke depan.

Fredrich dijemput paksa di sebuah lokasi di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (12/1) malam setelah mangkir dari panggilan KPK, kemarin. Fredrich tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1), sekitar pukul 00.20 WIB.

"Ditahan untuk 20 hari ke depan," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Sementara itu Fredrich menyatakan dirinya sebagai advokat hanya membela klien. Ia merasa difitnah.

"Saya sebagai seorang advokat melakukan tugas dan kewajiban saya membela Pak Setya Novanto, saya difitnah katanya melakukan pelanggaran," kata Fredrich.

Ia membantah tuduhan dirinya merintangi penyidikan KPK dalalm perkara korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

"Namun sekarang saya dibumihanguskan, adalah suatu pekerjaan yang diperkirakan ingin menghabiskan profesi advokat. Hari ini saya diperlakukan oleh KPK berarti semua advokat akan diperlakukan hal yang sama dan ini akan diikuti oleh kepolisiian maupun jaksa. Jadi advokat sedikit-sedikit disebut menghalangi," ujarnya.

Fredrich menyebut kantornya digeledah bahkan anak buahnya diancam akan dipidanakan.

"Anak buah saya mengirim foto ada orang KPK melakukan penggeledahan, anak buah saya cewek dapat ancaman katanya, 'kamu menghambat penyidikan, kamu bisa dijerat pasal 21," ucapnya.

Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov.

Mereka diduga memanipulasi data medis Setnov agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017 lalu. Selain itu Fredrich ditenggarai telah mengondisikan RS Medika Permata Hijau sebelum Setnov mengalami kecelakaan.

Atas perbuatannya, mereka berdua dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)