Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan berbagai langkah penghematan anggaran, di antaranya terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor. Hal itu dalam rangka mendukung program pemerintah tahun 2025.
"Sedangkan untuk honorarium, KPK sejak awal tidak mengalokasikan dana tersebut karena sudah menerapkan single salary system," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (28/1) di Jakarta.
Untuk penghematan perjalanan dinas, kata Tessa, penyelenggaraan pertemuan seperti pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara daring atau mengoptimalkan ruangan dan lingkungan di sekitar gedung KPK.
"Sedangkan untuk kegiatan di luar kota, akan dilakukan skala prioritas dan pembatasan jumlah personel," ujarnya.
Baca juga:
KPK Sebut Perubahan Kewarganegaraan Paulus Tannos Tak Pengaruhi Proses Ekstradisi
Sementara untuk operasional kantor, KPK akan mengurangi barang cetakan dengan mengoptimalkan arsip digital secara bertahap. Termasuk efisiensi pengelolaan fasilitas kerja dalam ruangan atau gedung.
Melalui efisiensi ini, Tessa berharap kinerja pemberantasan korupsi tetap dapat dilakukan secara efektif, dengan berbagai kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.
"Atas penghematan anggaran pemerintah ini, KPK juga berharap selanjutnya dapat dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip good governance, sehingga tidak menimbulkan celah-celah rawan terjadinya korupsi," pungkasnya. (pon)
