KPK Pertimbangkan Jadi Panelis Debat Pilpres
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi panelis dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"KPK telah menerima surat dari KPU tertanggal 28 Desember 2018 lalu perihal permohonan kesediaan menjadi tim panelis atau pakar debat ke-1 pada Pemilu Tahun 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diasnyah saat dikonfirmasi, Kamis (3/1).
Surat permohonan tersebut, kata Febri, berisi permintaan dari KPU agar perwakilan lembaga antirasuah dapat menjadi panelis untuk debat pertama Pilpres 2019 yang akan dilasanakan pada 17 Januari 2019.
"Pada pokoknya, KPU meminta agar KPK bersedia menjadi panelis untuk debat pertama tanggal 17 Januari 2019 dengan tema, hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme," kata dia.
KPK, lanjut Febri, menghargai permintaan KPU untuk menjadi panelis debat pertama Pilpres 2019.
Menurut Febri, isu atau tema korupsi dalam debat tersebut menandakan bahwa KPU konsen terhadap pemberantasan korupsi.
"Hal tersebut yang kami pandang menunjukkan keseriusan KPU terhadap aspek antikorupsi sehingga meminta KPK terlibat langsung sebagai panelis," ujar Febri.
Namun, KPK belum memutuskan apakah akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Febri menyebut pihaknya akan membahas permintaan KPU itu secara internal.
"Kami masih membahas secara internal apakah akan bersedia menjadi panelis, atau dari aspek substansi cukup memberikan sejumlah saran materi tentang pemberantasan korupsi dan keberadaan KPK yang akan dibahas tanpa dihadiri secara langsung oleh pimpinan KPK,"pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Berita Terkait
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern