Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Thomas Maria terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).
Thomas bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.
"Yang bersangkutan akan diminta keterangannya sebagai saksi untuk tersangka SAT(Syafrudin Arsyad Tumenggung),"ujar Jubu Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (21/2).
Diketahui, Thomas Maria sendiri pernah menjabat sebagai Team Leader Loan Work Out I Asset Management Credit (LWO-I AMC) BPPN 2000-2002 yang sebelumnya pernah diminta keterangannya oleh penyidik KPK terkait proses dan alur di BPPN sehingga SKL untuk BDNI bisa terbit pada November 2017 lalu.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung yang diketahui merupakan kepala BPPN sebagai tersangka, lantaran dirinya menerbitkan SKL terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang ternyata masih memiliki kewajiban untuk pengembalian kepada BPPN.
Surat Keterangan Lunas diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).
Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-Djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.
Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dalam perkembanganya, berdasarkan audit investigatif BPK RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp 4,58 triliun.
KPK telah menerima hasil audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI pada 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. (Pon)
