KPK Korek Dua Saksi Kasus Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 20 November 2020
KPK Korek Dua Saksi Kasus Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

Logo KPK. Foto: ANTARA

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengorek keterangan dari dua saksi kasus suap proyek terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018 yang menjerat anggota BPK RI.

Dua saksi tersebut, sebagaimana dilansir Antara, yakni Staf Keuangan PT Minarta Dutahutama Christin Natalia Zai alias Christin dan Karnowi dari unsur swasta.

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka LJP (Leonardo Jusminarta/Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (20/11)

Baca Juga

Dua Lokasi Digeledah KPK untuk Penyidikan Kasus Proyek SPAM

Pada kasus ini, KPK telah menetapkan Leonardo bersama Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) sebagai tersangka pada 25 September 2019.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa pada Oktober 2016, BPK RI melakukan pemeriksaan pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas BPK RI tertanggal 21 Oktober 2016. Surat ditandatangani oleh tersangka Rizal dalam kapasitas sebagai Anggota IV BPK RI saat itu.

Logo KPK. Foto: ANTARA

Surat tugas adalah untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi air limbah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015, dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi.

Awalnya, diduga temuan dari pemeriksaan tersebut adalah sebesar Rp18 miliar, namun kemudian berubah menjadi sekitar Rp4,2 miliar.

Baca Juga

Jaksa KPK Eksekusi Empat Terpidana Proyek SPAM Kementerian PUPR

Sebelumnya, Direktur SPAM mendapatkan pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tersebut, yaitu sebesar Rp2,3 miliar.

Tersangka Rizal diduga pernah memanggil Direktur SPAM ke kantornya, kemudian menyampaikan akan ada pihak yang mewakilinya untuk bertemu dengan Direktur SPAM. Selanjutnya perwakilan Rizal datang ke Direktur SPAM dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan/kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

Proyek yang diminati adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar.

Kemudian proyek SPAM JDU Hongaria tersebut dikerjakan oleh PT Minarta Dutahutama. Dalam perusahaan ini, tersangka Leonardo berposisi sebagai Komisaris Utama. Sebelumnya, sekitar tahun 2015/2016 tersangka Leonardo diperkenalkan kepada Rizal di Bali oleh seorang perantara.

Leonardo memperkenalkan diri sebagai kontraktor proyek di Kementerian PUPR. Melalui seorang perantara, Leonardo menyampaikan akan menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk Rizal melalui pihak lain.

Baca Juga

KPK Umumkan Tersangka Baru Kasus Suap Proyek SPAM di Kementerian PUPR Sore Ini

Uang tersebut pada akhirnya diserahkan pada Rizal melalui salah satu pihak keluarga, yaitu sejumlah 100 ribu dolar Singapura dengan pecahan 1.000 dolar Singapura atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. (*)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Kementerian PUPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Mei 2025
200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Libur Nataru, Tol Solo Jogja Dibuka Fungsional Sampai Prambanan
Tol Solo Jogja dirancang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur arteri Klaten-Prambanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 18 November 2024
Libur Nataru, Tol Solo Jogja Dibuka Fungsional Sampai Prambanan
Indonesia
Proyek Lanjutan di IKN Yang Dibiayai Anggaran Kementerian PUPR Rp 9,11 Triliun
Alokasi bagi keberlanjutan pembangunan IKN tersebut diperuntukkan untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 September 2024
Proyek Lanjutan di IKN Yang Dibiayai Anggaran Kementerian PUPR Rp 9,11 Triliun
Indonesia
Kementerian PUPR Butuh Anggaran Rp 136 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
Usulan tambahan anggaran untuk pembangunan jaringan air baku dari bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN)
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Agustus 2024
Kementerian PUPR Butuh Anggaran Rp 136 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
Indonesia
Embung Seluas 7-8 Hektar Siap Pasok Kebutuhan Air IKN
Menteri Basuki menjelaskan embung dengan luas 7-8 hektare itu dapat menampung kapasitas air sebanyak 66.000 meter kubik untuk memenuhi kebutuhan air di IKN.
Wisnu Cipto - Minggu, 11 Agustus 2024
Embung Seluas 7-8 Hektar Siap Pasok Kebutuhan Air IKN
Indonesia
Basuki Janjikan Air Siap Minum di IKN Sudah Tersedia Diakhir Juli 2024
SPAM Sepaku pada tahap satu ditargetkan melayani sejumlah gedung, di antaranya Kantor Kepresidenan dan Istana Negara, serta Gedung Kementerian Sekretariat Negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Juli 2024
Basuki Janjikan Air Siap Minum di IKN Sudah Tersedia Diakhir Juli 2024
Indonesia
12 Tower di IKN Siap Dihuni ASN Pada Agustus 2024
Hunian ASN, Polri dan BIN serta Paspampres di IKN ini totalnya sebanyak 47 tower dan sekarang yang sudah topping off 14 tower.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Juni 2024
12 Tower di IKN Siap Dihuni ASN Pada Agustus 2024
Bagikan