Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, Rabu (19/2).
Selain Ita, tim penyidik KPK juga bakal memeriksa suaminya Alwin Basri, yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama HAR dan AB,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi.
Baca juga:
KPK Bawa Dokter Sendiri Untuk Cek Kondisi Kesehatan Walkot Semarang Mbak Ita
Sedianya, Ita diperiksa pada Selasa (11/2) pekan lalu. Namun, Ita mengaku sakit sehingga harus dirawat di RSD K.M.R.T Wongsonegoro.
Teranyar, Ita tampak hadir di acara pernikahan. Hal itu menuai polemik lantaran sebelumnya Ita tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK dengan alasan sedang sakit.
Sebelumnya Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Jan Oktavianus menolak gugatan praperadilan yang diajukan Ita.
Dalam gugatannya, Ita tak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Mengadili, dalam pokok perkara: Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya,” kata Hakim Jan dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa (14/1).
Baca juga:
PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Suami Walkot Semarang Mbak Ita
Hakim Jan menegaskan, KPK telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Termasuk saat penggeledahan, penyitaan dan pencegahan ke luar negeri.
Selain itu, kata Jan, Mbak Ita juga telah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka pada 1 Agustus 2024.
Hakim Jan, menjelaskan, penyidik KPK telah memiliki lebih dari 200 dokumen dan bukti elektronik berupa handphone yang menerangkan tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat Mbak Ita.
Adapun ketiga kasus itu yakni, korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024, pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. (Pon)
