KPK-Kejagung Diminta Selidik Dugaan Kongkalikong Impor Daging Beku

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 13 November 2025
KPK-Kejagung Diminta Selidik Dugaan Kongkalikong Impor Daging Beku

Ilustrasi daging sapi. (Foto: Unsplash/Victoria Shes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman, melontarkan sorotan tajam terkait adanya dugaan praktik manipulasi kuota daging sapi beku di tingkat nasional. Ia menilai telah terjadi kongkalikong dalam sebuah rapat koordinasi tertutup yang melibatkan importir dan distributor daging sapi beku.

Dendi mengungkapkan, terdapat pertemuan rahasia yang diselenggarakan di Purwokerto, Jawa Tengah, pada awal Oktober lalu. Informasi yang didapat dari sejumlah sumber yang menghadiri rapat tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib membeli pasokan dari jaringan PT Suri jika mereka ingin tetap mendapatkan jatah kuota impor.

Baca juga:

Harga Pangan Hari Ini Selasa (23/9): Beras & Daging Kompak Turun, MinyaKita Naik Tipis

"Data di lapangan menunjukkan harga daging sapi beku impor mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah distributor kecil menilai kenaikan itu bukan semata akibat faktor global, melainkan karena penguasaan kuota impor oleh segelintir pihak yang menentukan siapa boleh menjual dan siapa tidak," ujar Dendi kepada wartawan, Selasa (11/11).

Dugaan Praktik Kartel dan Lonjakan Harga Daging

Inti dari pesan yang disampaikan dalam rapat tersebut jelas, pelaku usaha yang menolak mengikuti alur distribusi diancam akan kesulitan memperoleh kuota impor pada periode berikutnya. Dendi menilai, informasi ini memperkuat daftar panjang dugaan manipulasi kuota impor daging sapi beku di Indonesia.

Menurut penelusuran Dendi, pola tekanan terhadap pelaku usaha dilakukan secara sistematis. Perusahaan yang tidak mau membeli daging dari jaringan tersebut langsung kehilangan akses terhadap pasokan impor berikutnya.

Mekanisme yang dinilai tidak sehat dan tidak kompetitif ini memaksa para pelaku usaha kecil menjadi sangat bergantung pada satu sumber utama.

Baca juga:

Kini Konsumsi Daging Anjing & Kucing di Jakarta Ilegal, Pramono Siap Terbitkan Pergub

Untuk itu, Dendi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pengaturan kuota impor daging sapi beku.

Dendi melihat adanya indikasi kuat terjadinya praktik kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penetapan kuota impor, yang mengakibatkan pasar menjadi tidak adil.

“Jika benar praktik semacam ini berlangsung, maka pasar daging sapi beku Indonesia berpotensi dikuasai oleh jaringan terbatas yang mengatur harga dari hulu ke hilir. Dampaknya bukan hanya pada pelaku usaha kecil, tapi juga terhadap stabilitas harga dan pasokan untuk masyarakat luas,” imbuhnya.

#Daging Sapi #Harga Daging Sapi #Impor
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jateng Bisa Jadi Wilayah Pendukung Swasembada Gula, DPR Dukung Hentikan Impor
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi gula nasional saat ini mencapai 2,68 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Jateng Bisa Jadi Wilayah Pendukung Swasembada Gula, DPR Dukung Hentikan Impor
Indonesia
Perdagangan Luar Negeri Indonesia Masih Untung
Tercatat, ekspor Indonesia Januari–Oktober 2025 mencapai USD 234,04 miliar atau naik 6,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Perdagangan Luar Negeri Indonesia Masih Untung
Indonesia
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Pemerintah tegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Indonesia
Penindakan ke Penjual Baju Thrifting Tidak Bakal Efektif, Harusnya Cegah di Pintu Masuk Impor
Baju thrifting yang telah masuk ke dalam pasar secara masif merupakan bukti besarnya minat masyarakat untuk bergaya menggunakan merek-merek ternama, meski harus membeli pakaian bekas.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 22 November 2025
Penindakan ke Penjual Baju Thrifting Tidak Bakal Efektif, Harusnya Cegah di Pintu Masuk Impor
Indonesia
Bayar Pajak Tidak Bikin Perdagangan Baju Bekas Bisa Legal
Pada dasarnya seluruh barang bekas tidak boleh diimpor. Namun, ada pengecualian khusus untuk barang modal tidak baru (BMTB), seperti mesin-mesin dengan kriteria tertentu yang diperlukan untuk industri.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Bayar Pajak Tidak Bikin Perdagangan Baju Bekas Bisa Legal
Indonesia
Kemendag Musnahkan Pakaian Impor Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Jatuhkan Sanksi Administrasif hingga Penutupan Usaha untuk Importir
Kemendag memusnahkan 19.391 balpres pakaian bekas impor senilai Rp 112 miliar dari 11 gudang di Bandung. Pemusnahan ditarget selesai akhir November.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Kemendag Musnahkan Pakaian Impor Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Jatuhkan Sanksi Administrasif hingga Penutupan Usaha untuk Importir
Indonesia
KPK-Kejagung Diminta Selidik Dugaan Kongkalikong Impor Daging Beku
Menurut penelusuran Dendi, pola tekanan terhadap pelaku usaha dilakukan secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Kamis, 13 November 2025
KPK-Kejagung Diminta Selidik Dugaan Kongkalikong Impor Daging Beku
Indonesia
6 Sektor Ini Dibanjiri Barang Impor, Ini Kata Kemenperin
Dari enam sektor yang dibanjiri produk impor jadi, baru sektor tekstil yang memiliki aturan terkait pengaturan impor
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
6 Sektor Ini Dibanjiri Barang Impor, Ini Kata Kemenperin
Indonesia
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendata jumlah pedagang pakaian bekas di berbagai daerah sebagai dasar penyiapan skema transisi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Pemerintah Bakal Rebranding Tempat Jualan Pakaian Bekas, Jadi Pusat Brand Lokal
Indonesia
Presiden Perintahkan Menteri UMKM Siapkan Produk Substitusi Bagi Pelaku Usaha Thrifting
Presiden memberikan arahan untuk tidak hanya melakukan pembatasan, tetapi juga memikirkan substitusi produk menggunakan barang tekstil dalam negeri bagi para pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan pakaian bekas.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Presiden Perintahkan Menteri UMKM Siapkan Produk Substitusi Bagi Pelaku Usaha Thrifting
Bagikan