KPK Kantongi Bukti Aliran Dana ke Romahurmuziy Terkait Suap Jual Beli Jabatan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 26 Maret 2019
KPK Kantongi Bukti Aliran Dana ke Romahurmuziy Terkait Suap Jual Beli Jabatan

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti-bukti aliran dana suap yang diterima Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy dari Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menduga aliran dana suap ke Romi, sapaan Romahurmuziy, terkait suap jual beli jabatan di lingkungan kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Syaifuddin.

"Dalam proses penyidikan ini kami sudah menemukan bukti bahwa Ada dugaan pembicaraan dan aliran dana terhadap RMY (Romahurmuziy) yang terkait dengan pengisian jabatan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/3) malam.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Meski demikian, Febri enggan mengungkap lebih rinci mengenai bukti tersebut lantaran merupakan materi penyidikan. Tim penyidik bakal mendalami dan menelusuri mengenai pertemuan atau komunikasi antara para pihak terkait mengenai pengisian jabatan atau aliran dana.

"Semua pertemuan-pertemuan tersangka atau komunikasi-komunikasi tersangka terkait dengan katakanlah pengisian jabatan atau pembicaraan tentang pengisian jabatan atau aliran dana itu pasti akan kami telusuri satu per satu dari para saksi yang ada," jelas dia.

Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik telah memeriksa dua saksi dari tiga saksi yang dijadwalkan diperiksa, yakni Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Kiai Asep Saifuddin Chalim dan PNS Kanwil Kemag Yogyakarta Abdul Rochim. Sementara Ketua DPW PPP Jawa Timur sekaligus anggota DPRD Jawa Timur, Musyaffa Noer mangkir dari pemeriksaan KPK.

"Hari ini ada tiga orang yang diagendakan diperiksa sebagai saksi, satu diantaranya tidak datang. Tadi memberi memberikan informasi pada KPK namun informasinya tidak cukup jelas sehingga nanti akan kami panggil kembali sesuai dengan aturan yang ada di hukum acara," ungkap Febri.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung kemarin, tim penyidik mencecar Abdul Rochim mengenai aliran dana terkait perkara ini. Sementara terhadap Kiai Asep, KPK mendalami hubungan antara Romy dan Haris.

"Untuk saksi Asep Saefudin itu didalami yang terkait dengan sejauh mana pengetahuan saksi tentang relasi atau hubungan-hubungan atau perkataan atau apapun yang diketahui saksi terkait dengan relasi RMY (Romahurmuziy) yang jadi tersangka dalam kasus ini dengan HRS. Itu yang kami dalam terhadap dua orang saksi tersebut. Apakah misalnya yang bersangkutan pernah mengetahui ada informasi usulan atau rekomendasi yang diberikan terkait hal tersebut," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK menduga terdapat pejabat atau internal Kemenag yang turut terlibat. Pihak tersebut diduga membantu Romi mempengaruhi hasil seleksi jabatan‎ Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Romahurmuziy

KPK menetapkan Romi sebagai tersangka jual beli jabatan di Kemenag. Romi dijerat bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romi diduga menerima suap sebesar Rp300 juta, dengan rincian Rp50 juta dari Muafaq untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Rp250 juta dari Haris untuk jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. (Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Muhammad Romahurmuziy
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Pria yang akrab disapa Rommy itu dianggap mayoritas kader PPP DKI Jakarta sudah membuat sejumlah pernyataan blunder.
Frengky Aruan - Rabu, 04 Juni 2025
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Indonesia
Aksi Rommy Tawarkan Kursi Ketum ke Mentan Amran, Dikritik Elit DPP PPP
Aksi Rommy membujuk pihak luar menjadi ketua umum partai itu disebut tidak etis oleh Waketum PPP Rusli Effendi, seolah-olah ini merupakan barang dagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Mei 2025
Aksi Rommy Tawarkan Kursi Ketum ke Mentan Amran, Dikritik Elit DPP PPP
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Lonjakan Suara PSI, PPP Minta KPU dan Bawaslu Beri Atensi
Menurut Romahurmuziy, keiankan suara PSI tidak wajar dan tidak masuk akal.
Frengky Aruan - Minggu, 03 Maret 2024
Lonjakan Suara PSI, PPP Minta KPU dan Bawaslu Beri Atensi
Bagikan