Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengizinkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan untuk menghadiri sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Wahyu setiawan kita izin untuk hadir sidang DKPP sesuai permintaan DKPP," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirnasi, Rabu (15/1).
Baca Juga:
Kasus OTT Wahyu Setiawan, Bakal Ada Anggota KPU yang 'Diangkut'?
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan lembaga antirasuah mendukung proses yang berlangsung di DKPP. Menurutnya, sidang etik Wahyu Setiawan diperlukan untuk menentukan status Wahyu.
"Yang meminta DKPP dan kami akan mendukung proses sidang tersebut, sepanjang waktunya disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan kami yang juga sedang berjalan," kata Ghufron.
Ghufron belum bisa memastikan kehadiran Wahyu di sidang DKPP hari ini. Saat ini proses pemeriksaan terhadap Wahyu sedang dilakukan penyidik KPK. Namun pada prinsipnya, KPK mendukung.
Sebelumnya Plt Ketua DKPP Muhammad mengatakan bahwa lembaganya akan melakukan pemeriksaan etik terhadap komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, yang diduga menerima suap dalam proses pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR.
"DKPP sudah memutuskan bahwa saudara WS memenuhi syarat dilakukan pemeriksaan kode etik. Kami putuskan untuk memanggil pihak-pihak terkait insya Allah besok (hari ini) pukul 14.00 WIB akan kami lakukan pemeriksaan etik kepada saudara WS," kata Muhammad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1), dikutip Antara.
Dia mengatakan sesuai peraturan DKPP, dalam pemeriksaan etik itu pengadu yaitu KPU dan Bawaslu serta teradu yaitu Wahyu Setiawan, wajib hadir.
Muhammad mengatakan terkait Wahyu yang telah mengundurkan diri merupakan hak yang bersangkutan secara administrasi kepada Presiden namun selama belum diberhentikan dalam sebuah surat keputusan, maka Wahyu masih sebagai anggota KPU.
Baca Juga:
KPU Bakal Susun Dokumen Kronologis Perkara PAW yang Seret Wahyu Setiawan
Dia menjelaskan, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, alasan pergantian antarwaktu komisioner KPU hanya ada tiga yaitu meninggal dunia, tidak memenuhi syarat, dan diberhentikan dengan tidak hormat.
"Salah satu alasan diberhentikan dengan tidak hormat itu karena melanggar sumpah atau kode etik. Di sana DKPP akan menilai pelanggaran sumpah atau kode etik," katanya.
Dia mengatakan putusan DKPP terkait persidangan etik akan dikirim kepada Presiden karena yang menerbitkan SK pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU dan pengganti antarwaktu. (Pon)
