KPK Geledah Rumah di Pare-Pare Milik Bekas Anak Buah SYL

MerahPutih.com - KPK kembali menggelar penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penggeledahan kali ini menyasar rumah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta (MH) yang berlokasi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. MH kini juga menyandang status terdakwa di kasus yang menjerat SYL.

"Betul ada kegiatan penggeledahan dimaksud dan masih berlangsung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (19/5).

Ali menjelaskan rumah terdakwa MH yang digeledah berlokasi di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Baca juga:

KPK Sita Sejumlah Bukti Pencucian Uang dari Rumah Adik SYL

Namun, Ali belum memberikan informasi lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik karena proses penggeledahan rumah mantan anak buah SYL itu.

Tim penyidik KPK dalam beberapa hari terakhir tengah melakukan kegiatan di wilayah Sulawesi Selatan terkait penyidikan dugaan pemerasan dan korupsi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa SYL

Pemerasan diduga dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Kamis (16/5) lalu, tim penyidik KPK menggeledah rumah salah satu keluarga SYL di Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. KPK sebelumnya juga menyita salah satu unit rumah milik SYL di wilayah Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar sebagai barang bukti pada Rabu 15 Mei 2024.

Baca juga:

KPK Fasilitasi BPK Periksa Eks Mentan SYL

Untuk diketahui, SYL saat ini tengah menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. (*)