Andika Pratama
MerahPutih.com - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GMAK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10).
Mereka menuntut lembaga antitasuah untuk mengusut dugaan keterlibatan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam skandal korupsi proyek e-KTP.
Baca Juga
"Meminta dengan tegas kepada KPK untuk segera memeriksa Puan Maharani atas keterlibatan kasus korupsi e-KTP," kata koordinator aksi Yaban Ibnu, Rabu (16/10).
Yaban menegaskan, tuntutan yang dilayangkan kepada KPK itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Puan kerap disebut oleh terpidana korupsi e-KTP sekaligus mantan Ketua DPR RI Setya Novanto turut menerima uang panas korupsi e-KTP.
"Dalam hal ini terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir pada Puan Maharani," tegasnya.
Tak tanggung-tanggung, kata Yaban, dalam persidangan Setnov menyebut puteri dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri itu menerima aliran dana USD500 ribu atau sekitar Rp6,8 miliar.
"Menurut pernyataan Setya Novanto bahwa Puan Maharani menerima uang senilai USD500 ribu. Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2018," ungkap Yaban.
Untuk itu, Yaban menegaskan GMAK meminta KPK untuk segera memeriksa Puan Maharani. GMAK juga menuntut pertanggungjawaban Puan atas kejahatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.
Baca Juga
Novel Buka Fakta 6 Anggota DPR Ancam Terpidana Korupsi e-KTP Miryam Haryani
Yaban melanjutkan, GMAK juga mendesak Puan Maharani untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI. "Karena kami tidak sudi seorang koruptor menjadi pemimpin rakyat," tandasnya.
Sebelumnya, Setnov buka-bukaan soal pihak lain yang diduga turut menikmati 'uang panas' dari proyek e-KTP. Mantan Ketum Golkar itu menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung.
Hal tersebut disampaikan Setnov saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis, (21/3).
Setnov mengungkapkan, ketika itu ada pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh Made Oka Masagung dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi. Dalam pertemuan itu, kata Setnov, dia mendapat laporan terkait adanya pemberian uang ke sejumlah pihak.
Menurut Setnov ketika itu Made Oka yang saat ini menyandang status tersangka dalam kasus e-KTP memberitahunya bahwa ada uang yang diberikan kepada Puan dan Pramono.
"Ke Puan Maharani 500 ribu USD, Pranomo Anung 500 ribu USD," kata Setnov.
Ketika itu, kata Setnov, Made Oka mengaku menyerahkan langsung uang tersebut kepada Puan dan Pramono.
"Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan. Saya tanya 'wah untuk siapa'. Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf ada Andi, untuk Puan Maharani 500 ribu dan Pramono 500 ribu," ungkap Setnov.
Setnov juga mengungkapkan, bahwa tiga mantan pimpinan Badan Anggaran DPR turut menerima aliran uang panas dari proyek e-KTP. Setnov menyebut Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey mendapat jatah masing-masing sebesar US$500 ribu.
Baca Juga
Selain untuk pimpinan Banggar, kata Setnov, Andi Narogong juga menyampaikan telah menyerahkan kepada pimpinan Komisi II DPR ketika proyek e-KTP berlangsung, yakni untuk Chairuman Harahap dan Ganjar Pranowo.
"Untuk komisi dua pak Chairuman sejumlah US$500ribu dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman," ucapnya. (Pon)
