Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Banjir di kawasan Baypass Simpang Dewa Ruci Kuta, Bali. (Foto: Instagram/Balichannelnews)
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Bali hingga menelan korban jiwa. Ia meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Menurut Puan, upaya yang perlu dilakukan antara lain audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai (DAS), reboisasi kawasan hulu, serta pembangunan sistem drainase perkotaan yang lebih memadai.
“Pemerintah daerah dan pusat harus hadir nyata di lapangan dengan langkah konkret,” kata Puan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/9).
Baca juga:
Korban Tewas Banjir di Bali Capai 16 Orang, Terbanyak di Kota Denpasar
Banjir Bali Disebabkan Kerusakan Lingkungan, AHY Khawatirkan Sektor Pariwisata Jadi Terganggu
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas terkait distribusi bantuan, agar masyarakat tidak kebingungan dan hanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang.
Puan mengingatkan, Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus. Kerugian akibat banjir bukan hanya ditanggung masyarakat lokal, tetapi juga berpengaruh pada citra Indonesia di mata dunia.
“Pemulihan Bali harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh,” tegasnya.
Puan berharap Bali segera pulih dan memastikan DPR RI akan mengawal agar proses pemulihan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada masyarakat. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
11 RT di Jakarta Kebanjiran, Rabu (28/1) Petang
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Guru Pamulang Dipolisikan karena Nasihati Murid, DPR Desak Restorative Justice
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak