Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat mendatangi kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jakarta, Rabu (14/4).
Kedatangan KPK guna mendorong komitmen PDIP dan PPP untuk menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Pertemuan dengan PDIP berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB dan dengan PPP pada pukul 13.00-15.30 WIB.
Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana mengatakan, praktik politik uang relatif marak dalam sistem politik di Indonesia. Hasil kajian dan survei yang telah dilakukan KPK beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa secara umum partai politik masih perlu membenahi pengelolaan internal.
Baca Juga:
KPK Geledah Kantor Penyuap Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah
KPK, kata Wawan, memahami bahwa persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai. KPK telah dan sedang mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.
“Walaupun begitu, KPK juga ingin agar partai politik tak sekadar menerima dana, namun harus bersedia mengubah dirinya. Dalam konteks inilah KPK mendorong penerapan integritas partai melalui SIPP ini,” ujar Wawan dalam keterangannya, Rabu (14/4).
SIPP, lanjut Wawan, dilandasi hasil kajian KPK dan LIPI pada 2016 sampai 2017, di mana ada temuan 5 (lima) masalah utama penyebab rendahnya integritas partai. Yakni belum ada standar etika partai dan politisi, sistem rekrutmen yang belum berstandar, sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga, masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, dan belum terbangunnya demokrasi internal partai.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi menambahkan, penerapan SIPP ini diharapkan menjadi solusi atas kelima permasalahan internal partai.
Di dalam SIPP, kata Kumbul, terdapat 5 (lima) komponen utama, ditambah 19 variabel dan 48 indikator, yang tercakup dalam tools of assessment (ToA).
“Kami meminta partai politik berkomitmen mengisi tools of assessment (ToA) yang ada dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang yang bertugas dalam pengisian ToA. Kami minta ada satu orang dari tim itu yang ditunjuk sebagai liaison officer (LO) untuk jadi PIC yang akan selalu komunikasi dengan kami,” kata Kumbul.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mendukung KPK untuk mendorong perbaikan sistem politik di Indonesia. PDIP, ucap Hasto, akan terus mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi, serta akan mempersiapkan pengisian ToA.
“PDIP punya tanggung jawab historis untuk mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Kami akan mempersiapkan pengisian self-assessment ToA dalam SIPP dengan sebaik-baiknya. Aturan dan etika partai dijalankan dengan komitmen-komitmen seperti ini,” tandas Hasto.
Baca Juga:
Geledah Kantor PT PKN, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah
Lalu, saat pertemuan dengan PPP, Sekjen PPP Arwani Thomafi menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung penerapan SIPP. PPP, kata Arwani, mengajak KPK bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi lainnya, salah satunya mengundang KPK sebagai narasumber dalam sekolah politik PPP.
“Kami mendukung agar program SIPP bisa berjalan maksimal. Kita perlu jalan bareng bagaimana agar partai dimudahkan dalam memenuhi kelima prinsip SIPP ini,” pungkas Arwani.
Dalam kedua pertemuan tersebut, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kuswijayanto Sudjadi juga menegaskan, KPK minta PDIP dan PPP menyiapkan tim yang bertanggung jawab dalam pengisian ToA Sistem Integritas Partai Politik.
ToA nantinya akan digunakan sebagai indikator sejauh mana partai politik telah mengaplikasikan kelima komponen dalam SIPP. Nilai atau skor ToA SIPP ini rencananya akan diinformasikan kepada publik, sehingga masyarakat mempunyai landasan rasional penilaian tentang bagaimana partai politik membangun integritas partainya. (Pon)
Baca Juga:
KPK Periksa Pegawai BUMN Hingga PNS Terkait Kasus Nurdin Abdullah
