Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dan mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.
Lembaga antirasuah kini membuka peluang untuk mendalami peran mantan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin Dalam kasus ini. KPK telah menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi sebagai tersangka.
Dugaan peran pria yang kerap disapa Kang TB ini mencuat dalam persidangan perkara korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan.
Fayakhun menyebut Kang TB yang mengenalkan dirinya kepada mantan Staf Ahli Kepala Bakamla Laksamana Arie Sudewo, Ali Fahmi. Ali Fahmi yang juga politikus PDIP berperan membantu pengurusan anggaran Bakamla di DPR.
"Tentu nanti dalam proses penyidikan nanti akan kita gali lagi sejauh mana peran dari pihak-pihak yang turut membantu dalam melakukan tindak pidana korupsi di Bakamla ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
Selain Hasanuddin yang diduga tahu soal pengurusan anggaran untuk Bakamla, ada nama-nama anggota DPR lainnya yang disebut kebagian jatah "uang panas".
Mereka adalah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Eva Sundari, Bertus Merlas
dari Fraksi PKB, Donny Imam Priambodo dari Fraksi NasDem dan termasuk Fayakhun.
Selain nama-nama anggota dewan, ada juga nama lain yang disebut turut menerima uang terkait pengurusan anggaran Bakamla, yaitu pihak Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Menurut kesaksian Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah, uang untuk anggota dewan itu diserahkan kepada Ali Fahmi, sebesar Rp 24 miliar.
Uang tersebut disinyalir merupakan fee sebesar 6 persen, atas anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla.
Selain itu, Fahmi juga mengaku menyerahkan uang kepada Fayakhun sebesar Rp 12 miliar. Uang tersebut merupakan imbalan untuk Ketua DPD Partai Golkar DKI itu yang telah membantu meloloskan anggaran Bakamla.
Menurut Alex, nama-nama yang muncul dalam fakta persidangan tersebut akan tetap didalami oleh KPK. Untuk saat ini, lanjut dia, KPK baru menetapkan Fayakhun sebagai tersangka, berdasarkan barang bukti dan juga fakta-fakta yang muncul di persidangan.
"Nanti akan kita gali lagi dari fakta-fakta yang kita dapatkan di dalam proses penyidikan," pungkasnya.
Kang TB sebelumnya telah membantah mengenalkan Ali Fahmi kepada Fayakhun untuk mengurus proyek di Bakamla. Calon Gubernur Jawa Barat itu mengatakan perkenalan Fayakhun dengan Ali Fahmi adalah perkenalan biasa pada saat kunjungan pertama Komisi I ke kantor Bakamla. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: KPK Tetapkan Politisi Golkar Fayakhun sebagai Tersangka Suap Bakamla
