KPK Dalami Penerimaan Uang Ade Yasin dari Kontraktor untuk Suap BPK Jabar

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyelidikan terkait kasus Bupati Nonaktif Bogor, Ade Yasin.

Lembaga antirasuah tengah mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Ade Yasin dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

KPK Gandeng PLN Cegah Korupsi di Sektor Usaha

Uang dari kontraktor itu diduga digunakan Ade Yasin untuk menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dengan dalih sebagai dana operasional. Adapun aliran uang suap itu didalami penyidik KPK lewat pemeriksaan sembilan saksi pada Senin (30/5).

"Dan turut diduga pula bahwa uang-uang ini yang kemudian diberikan pada tersangka ATM (Kasub Auditorat Jabar III Anthon Merdiansyah) dkk sebagai dana operasional selama proses audit berlangsung," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa (31/5).

Selain sembilan saksi, KPK juga turut memanggil tiga saksi lainnya. Mereka adalah Direktur PT Nenci Citra Pratama, Nelse S; Wiraswata, Dedi Wandika; dan Pensiunan Amhar Rawi.

Namun ketiga saksi itu mangkir atau tidak menghadiri panggilan pemeriksaan tanpa memberikan alasan.

"Tim Penyidik segera akan menjadwalkan pemanggilan berikutnya," ujarnya.

Baca Juga:

Dewas KPK Periksa Lili Pintauli Terkait Dugaan Gratifikasi MotoGP

Diketahui, Ade Yasin dan tujuh orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap. Ade Yasin diduga menyuap empat pegawai BPK perwakilan Jabar sekitar Rp 1,9 miliar, supaya Pemkab Bogor mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021.

Selain Ade Yasin, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubdit Kas Daerah BPKAD Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Rizki Taufik sebagai tersangka pemberi suap.

Sementara tersangka penerima suap, empat pegawai BPK perwakilan Jabar, yakni Kasub Auditorat Jabar III Anthon Merdiansyah, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, dan dua orang pemeriksa dari BPK perwakilan Jabar atas nama Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

KPK menduga suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut bertujuan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Selain itu, selama proses audit diduga ada beberapa kali pemberian uang oleh Ade Yasin melalui Ihsan Ayatullah dan Maulana Adam kepada tim pemeriksa, di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Lantik 28 Pegawai Kedeputian Penindakan