KPK Cecar Istri Wali Kota Medan Soal Plesiran ke Jepang

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Rita Maharani Dzulmi Eldin, istri dari Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin.

Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019 yang menjerat sang suami.

Baca Juga:

Anak Menkumham Yasonna Laoly Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS mengatakan dalam pemeriksaan ini, penyidik mencecar Rita soal perjalanannya bersama sang suami dan keluarga ke Jepang.

"Penyidik mendalami informasi seputar perjalanan dinas ke Jepang yang diikuti saksi," kata Chrystelina di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Selain itu, kata Chrystelina, tim penyidik juga mencecar Rita mengenai pihak-pihak yang membiayai perjalanannya ke Jepang.

"Siapa-siapa saja pihak yang membiayai perjalanan dinas tersebut," ujar Chrystelina.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi diduga menerima suap untuk menutupi ekses perjalanan dinas wali kota ke Jelang. Dalam perjalanan dinas, Dzulmi membawa serta keluarga dan beberapa kepala dinas. Dzulmi dan keluarganya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Walikota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Baca Juga:

Ruangan Wali Kota Medan Dijaga Ketat, Pintunya Diganjal Sapu Merah Jambu

Pihak travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi. Dzulmi kemudian bertemu dengan Syamsul dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan dana, termasuk diantaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang.(Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin Tersangka Suap