KPK Bantu Bareskrim Bereskan Kasus Korupsi Turap Tana Tidung

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 12 April 2018
KPK Bantu Bareskrim Bereskan Kasus Korupsi Turap Tana Tidung

Tim KPK mengecek pembangunan fisik kasus korupsi Pembangunan Turap/Sheet pile di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Foto: Dok KPK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPK turun tangan membantu Bareskrim Polri dalam supervisi penuntasan kasus dugaan korupsi Pembangunan Turap/Sheet pile di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2010-2013 yang kemudian di-addendum hingga tahun 2015.

"Hari ini, tim koordinasi dan supervisi (korsup) penindakan KPK melakukan supervisi dan kegiatan bersama Bareskrim Mabes Polri di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Tengah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis (12/4).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)

Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak) KPK bersama penyidik Bareskrim Polri, jaksa peneliti Kejagung RI, auditor BPK RI, dan ahli konstruksi Politeknik Negeri Bandung (Polban) mengecek fisik atas bangunan turap/sheet pile yang dibangun di Kabupaten Tana Tidung. "Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9-15 April 2018 di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir," tutur dia.

Tim KPK mengecek pembangunan fisik kasus korupsi Pembangunan Turap/Sheet pile di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Foto: Dok KPK

Menurut Febri, ahli kontruksi dari Polban diterjunkan untuk memeriksa langsung beberapa titik turap/sheet pile. Dari situ, lanjut dia auditor BPK akan lebih mudah menghitung kerugian negara atas pembangunan tersebut. "Proyek pembangunan turap/sheet pile ini diduga mengakibatkan kerugian negara ratusan milyar rupiah," ujarnya.

Febri mengakui, sejauh ini pihak Bareskrim Polri kesulitan dalam penghitungan teknis pekerjaan dan perhitungan kerugian negara. Oleh karenanya, pihak KPK berharap korsup ini dapat mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan turap/sheet pile. "Dengan dukungan dan kerjasama ini kami harap penanganan perkara ini berjalan dengan lancar," tandas dia. (Pon)

#KPK #Febri Diansyah #Bareskrim
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara itu.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Ono enggan membeberkan lebih jauh soal nominal maupun sumber aliran dana tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Indonesia
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Tujuh pejabat teknis juga diperiksa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
KPK menggeledah kantor PT Wanatiara Persada terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak KPP Madya Jakarta Utara dan menyita dokumen serta barang elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Indonesia
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. MAKI menilai KPK tidak serius dan berencana melayangkan somasi serta melapor ke Dewas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Bagikan