KPK Bantu Bareskrim Bereskan Kasus Korupsi Turap Tana Tidung

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 12 April 2018
KPK Bantu Bareskrim Bereskan Kasus Korupsi Turap Tana Tidung

Tim KPK mengecek pembangunan fisik kasus korupsi Pembangunan Turap/Sheet pile di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Foto: Dok KPK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPK turun tangan membantu Bareskrim Polri dalam supervisi penuntasan kasus dugaan korupsi Pembangunan Turap/Sheet pile di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2010-2013 yang kemudian di-addendum hingga tahun 2015.

"Hari ini, tim koordinasi dan supervisi (korsup) penindakan KPK melakukan supervisi dan kegiatan bersama Bareskrim Mabes Polri di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Tengah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis (12/4).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/John Abimanyu)

Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak) KPK bersama penyidik Bareskrim Polri, jaksa peneliti Kejagung RI, auditor BPK RI, dan ahli konstruksi Politeknik Negeri Bandung (Polban) mengecek fisik atas bangunan turap/sheet pile yang dibangun di Kabupaten Tana Tidung. "Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9-15 April 2018 di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir," tutur dia.

Tim KPK mengecek pembangunan fisik kasus korupsi Pembangunan Turap/Sheet pile di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Foto: Dok KPK

Menurut Febri, ahli kontruksi dari Polban diterjunkan untuk memeriksa langsung beberapa titik turap/sheet pile. Dari situ, lanjut dia auditor BPK akan lebih mudah menghitung kerugian negara atas pembangunan tersebut. "Proyek pembangunan turap/sheet pile ini diduga mengakibatkan kerugian negara ratusan milyar rupiah," ujarnya.

Febri mengakui, sejauh ini pihak Bareskrim Polri kesulitan dalam penghitungan teknis pekerjaan dan perhitungan kerugian negara. Oleh karenanya, pihak KPK berharap korsup ini dapat mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan turap/sheet pile. "Dengan dukungan dan kerjasama ini kami harap penanganan perkara ini berjalan dengan lancar," tandas dia. (Pon)

#KPK #Febri Diansyah #Bareskrim
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah seusai menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada 24 September 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Indonesia
Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 28,3 Kg Sabu Jaringan Internasional di Bengkalis
Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 28,3 kilogram sabu jaringan internasional di Bengkalis, Riau. Dua kurir ditangkap dan dua pengendali diburu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
Bareskrim Gagalkan Penyelundupan 28,3 Kg Sabu Jaringan Internasional di Bengkalis
Indonesia
KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
KPK tegaskan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bukan pegawai lembaganya usai terciduk OTT suap HGB Summarecon, bongkar status aslinya sekarang!
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
 KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Indonesia
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
KPK kembali menggeledah Kantor BPN Kota Mojokerto terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
Indonesia
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
KPK mendalami aliran uang Rp 106,3 miliar dalam kasus suap HGB Summarecon. Kini, nama Nusron Wahid ikut disebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan