Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dipasang di meja salah satu pegawainya.
Sebelumnya, seorang pria bernama Iwan Ismail yang mengaku mantan satpam KPK mengaku dipecat karena memfoto bendera HTI di meja salah satu pegawai lembaga antirasuah.
Baca Juga
"Yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar atau bohong dan menyesatkan ke pihak eksternal," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/10).
Ali menjelaskan kejadian itu terjadi sekitar September 2019. Menurut Ali, bendera itu, bukan bendera HTI seperti yang disebut Iwan. Hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan internal KPK.
"Tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bukti dan keterangan lain yang mendukung," ujarnya.
Iwan saat itu juga diperiksa terkait foto yang disebarkan ke sejumlah pihak di luar KPK. Dalam pemeriksaan, Iwan mengakui telah menyebarkan kabar tentang bendera itu ke pihak luar KPK. Iwan saat itu menyebut ada bendera HTI di salah satu meja pegawai tanpa klarifikasi.
"Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK," imbuhnya.
Ali menegaskan, tindakan Iwan tidak bisa ditolerir dan masuk dalam pelanggaran kategori berat yang sudah diatur dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.
Tindakan Iwan juga melanggar kode etik KPK yang diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.
"Yang bersangkutan melanggar nilai Integritas, untuk memiliki komitmen dan loyalitas kepada komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam pelaksanaan tugas, melaporkan ke atasan, direktorat pengawasan Internal, dan atau melalui whistle blowing apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Komisi, tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik komisi," tutur Ali.
Dalam pemeriksaan, Iwan juga disebut melanggar nilai profesionalisme. Menurut Ali, semua pegawai KPK harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis.
"Serta pelanggaran terhadap nilai Kepemimpinan, untuk saling menghormati dan menghargai sesama insan Komisi, serta menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari," ujar Ali.
Di sisi lain, pegawai yang dituduh Iwan memasang bendera HTI di meja kerjanya tidak terbukti terafiliasi dengan kelompok yang sudah dinyatakan terlarang tersebut. Sehingga, tidak ada hukuman untuknya. (Pon)
Baca Juga
