KPK Bakal Periksa Enam Saksi Suap DPRD Jatim
Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki (kiri) bergegas menuju mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/7). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa enam saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pelaksanaan tugas, pengawasan, dan pemantauan oleh DPRD Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim tahun 2017.
"Enam orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mochamad Basuki (MB)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (13/7).
Enam saksi yang direncanakan diperiksa itu, yakni Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur Heru Tjahyono, mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur I Made Surakartha, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Purnomo Hadi.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur Jariyanto, PNS Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Zaenal Arif, dan PNS Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Juner.
KPK tengah mendalami terkait kewajiban setoran triwulan dalam penyidikan kasus tersebut.
"Penyidik mendalami terkait kewajiban setoran triwulan yang diberikan oleh dinas-dinas mitra Komisi B DPRD Jawa Timur," kata Febri.
Lebih lanjut Febri menyatakan bahwa penyidik juga mendalami dugaan penerimaan setoran triwulan dari dinas lainnya dengan melengkapi alat bukti yang dimiliki untuk kelak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak Dinas maupun DPRD lainnya.
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Milik Pertamina, KPK Uji Sampling di 15.000 Titik
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi