Andika Pratama
MerahPutih.com - Kasus korupsi di Indonesia semakin massif. Hal tersebut tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggaran negara, dan keterlibatan pihak swasta sebagai potensi kekuataan nonbirokrasi negara.
"Saat ini memang harus dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah. Utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama," kata Ketua Umum Organisasi Jokowi Kerja (JOKER), Rini Susilowati, di Jakarta, Kamis (17/12)
Baca Juga
Joker, lanjut Rini, mendukung penuh tindakan pemerintah untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Penegakan hukum memang seharusnya tidak boleh tergantung pada pertimbangan politik. Bahkan, lanjutnya, hukum tidak boleh mengabdi pada kepentingan politik.
"Unsur kepastian hukum (rechtssicherheit) yang menghendaki pelaksanaan hukum apa adanya, tidak boleh menyimpang. Kemudian, asas kemanfaatan (zweckmassigkeit), penegakan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat," paparnya.
Tak lupa, ia juga berharap agar penegakan hukum secara proporsional dan seimbang. Tujuannya adalah untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat.
"Penegakan hukum tidak boleh justru menciptakan kegaduhan baru atau pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena pertimbangan politik, misalnya," pungkasnya. (*)
Baca Juga
Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi
