KPK Gandeng PPATK Lacak Aliran Suap Bansos COVID-19

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan menelusuri aliran uang terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat Menteri Sosial (Mensos) nonaktif Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya.

Baca Juga

Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, untuk menelusuri aliran uang suap ini, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pihak perbankan.

"Iya, kami memastikan penanganan perkara oleh KPK ini akan kerjasama dengan pihak perbankan maupun PPATK dalam hal penelusuran aliran maupun transaksi keuangan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (17/12).

Meski demikian, Ali mengaku tidak dapat mengungkap informasi yang telah diperoleh KPK dari PPATK mengenai aliran suap bansos. Dikatakan, hal itu masih bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.

"Mengenai data dan informasi yang diberikan PPATK tentu tidak bisa kami sampaikan karena itu bagian dari strategi penyidikan penyelesaian perkara ini," ujar Ali.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, pihaknya akan mempelajari dan mendalami setiap informasi yang diterima mengenai kasus suap Bansos ini. Termasuk informasi dan data dari PPATK atau pihak lain untuk menelusuri aliran dana atau transaksi terkait kasus suap ini.

"Semua informasi tentu akan kami pelajari dan dalami. Kami juga berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan transaksi para pihak. Kita menunggu informasi dan bukti petunjuk lainnya," kata Firli.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga

Kasus Mensos Juliari, KPK Bakal Periksa Vendor Bansos COVID-19