Korupsi Bakamla, Bos PT CMI Teknologi Rugikan Negara Rp54 Miliar

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap pengadaan Backbone Coastal Surveillance Sytem (BCSS) atau perangkat transportasi informasi terintegrasi tahun anggaran 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Atas kesepakatan jahat tersebut, negara dirugikan sebesar Rp54 miliar.

Ketiga tersangka itu yakni Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan, Juli Amar Maruf selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan, dan Rahardjo Pratjinho selaku Direktur Utama PT CMI Teknologi.

Baca Juga: KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Bakamla

Sedangkan satu orang yang juga terlibat dalam perkara ini yaitu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Bambang Udoyo (BU) diserahkan proses hukumnya ke POM TNI AL.

"Perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp54 miliar," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Alex menyebut penetapan tersangka mereka berdasarkan pengembangan dari perkara suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring ini KPK menjerat Eko Susilo Hadi, Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta.

Tak hanya mereka, lembaga antirasuah juga kemudian menjerat PT Merial Esa milik Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka korporasi.

Menurut Alex proses pengadaan Satelit Monitoring ini berbarengan dengan pengadaan Long Range Camera beserta Tower, Instalasi dan Pelatihan untuk Personel Bakamla dan pengadaan BCCS. Semua pengadaan tersebut terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) pada Tahun Anggaran 2016.

Baca Juga: Usut Kasus Suap Bakamla, KPK Koordinasi dengan POMAL

Atas perbuatannya, Leni dan Juli disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Rahardjo selaku rekanan pelaksana pekerjaan Pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi Tahun 2016 disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.(Pon)

Baca Juga: Korupsi Suap Bakamla, Politisi NasDem Mangkir Panggilan KPK