Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam mengusut kasus itu lembaga antirasuah telah berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI Angkatan Laut (POMAL).
"Dalam kasus Bakamla ini karena ada dua sisi ya pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi latar belakangnya ada yang dari sipil ada yang dari militer. Hari ini kami juga melakukan koordinasi dengan pihak Pom TNI Angkatan Laut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/6).
Menurut Febri, koordinasi ini dilakukan lantaran POMAL yang memiliki kewenangan menangani pihak atau pelaku dari unsur TNI AL yang terlibat kasus ini. Untuk itu, POMAL perlu mendalami pelaku dengan latar belakang militer.
"Jadi prinsipnya kami saling membantu materi-materi pemeriksaan atau bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK itu bisa digunakan dan menjadi informasi tambahan bagi pihak POM TNI AL tersebut sekaligus juga kalau ada bukti atau informasi yang kami butuhkan kami akan berkoordinasi dengan pihak TNI," jelas Febri.
BACA JUGA: Meski Masih Buron, KPK Sudah Temukan Aset-Aset Sjamsul Nursalim
Hormati Proses Hukum, Kaum Buruh Tak Akan Unjuk Rasa Selama Sidang MK
Koordinasi dengan POMAL, kata Febri, sebenarnya telah berjalan sejak KPK menangani kasus yang bermula dari OTT pada 2016 lalu tersebut. Menurutnya, koordinasi dengan POMAL berjalan dengan baik hingga saat ini.
"Ini sebenarnya adalah bentuk koordinasi yang cukup baik ya karena sejak awal kami menangani bersama meskipun penanganannya terpisah tapi koordinasi terus kami lakukan dan kalau ada perkembangan misalnya pelaku yang lain dari sipil atau dari militer kami saling bertukar informasi," pungkasnya.(Pon)
