Kontras: Tak Pantas Soeharto Diberikan Gelar Pahlawan Nasional

MerahPutih Nasional - Pada hakikatnya, gelar pahlawan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya serta memberikan karya terhadap bangsa dan negara. Demikian Kontras menanggapi perihal wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden kedua Indonesia Soeharto.

Kepala Devisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) Ferry Kusuma mengatakan, seseorang yang layak diberikan gelar pahlawan yang dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuanganannya.

"Soeharto adalah sosok yang kontroversial, dan banyak melakukan tindakan pelanggaran HAM berat, jadi tak pantas dia diberikan gelar Pahlawan Nasional," kata Ferry dalam jumpa pers "Menolak Keras Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto," di kantor Kontras, Jalan Kramat II No 7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).

Ferry mengutip kalimat yang digunakan oleh Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid.

"Dulu Gusdur pernah bilang seperti ini, 'jasanya (Soeharto) besar tetapi dosanya juga besar,'" tuturnya.

Pada era pemerintahan Soeharto, lanjutnya, pers dibatasi-bahkan pers yang kritis diberedel. Partai-partai politik dibatasi untuk menyuarakan pendapat.

"Dalam catatan kami, Soeharto bertanggung jawab atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat, serta tindak pidana korupsi," tuturnya.

Seperti diketahui, MA melalui putusan No. 140 PK/Pdt/205 juga telah menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar uang sebesar US$315 juta dolar dan Rp139,4 miliar kepada Pemerintah RI, atau sebesar Rp4,4 triliun berdasarkan kurs saat itu. (Abi)

BACA JUGA:

1. Gelar Pahlawan Soeharto Mengkhianati Cita-cita Reformasi
2. KontraS Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
3. Kontras: Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Soeharto Harus Ditolak
4. Gema Demokrasi Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
5. 18 Tahun Reformasi, Gema Demokrasi Ajak Masyarakat Rebut Supremasi Hukum