Konsep Merdeka Kampus Menteri Nadiem Diapresiasi Anggota DPR

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 28 Januari 2020
 Konsep Merdeka Kampus Menteri Nadiem Diapresiasi Anggota DPR

Anggota DPR Komisi X, Prof Dr Zainuddin Maliki.(Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Konsep Merdeka Kampus yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendapat apresiasi dari anggota DPR Komisi X, Prof Dr Zainuddin Maliki.

Menurut politisi PAN itu, gagasan merdeka kampus bisa memberikan out put yang bagus sepanjang dilaksanakan sesuai aturan.

Baca Juga:

Pesan Ombudsman untuk Mendikbud Nadiem Makarim

"Untuk merdeka kampus yang baru dikeluarkan memang saya harus baca lebih jauh, tetapi satu hal yang saya catat, menteri memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kuliah di luar program studi utamanya, ini menurut saya merupakan langkah yang bagus dari sisi konsep," kata anggota Fraksi PAN ini di Kuala Lumpur, Senin (27/1).

Mendikbud Nadiem Makarim keluarkan konsep merdeka kampus
Mendikbud Nadiem Makarim mengambil buku saat berkunjung ke Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (ANTARA/Indriani)

Lebih lanjut, legislator yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur itu, mengemukakan hal tersebut di sela-sela menghadiri tabligh akbar dan pelantikan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia periode 2019 - 2021 di Klub Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur.

"Saya berharap realisasinya nanti dilakukan dengan tertib sesuai dengan aturan sehingga bisa terukur dan menghasilkan kompetensi yang lebih bagus atau berkualitas," katanya.

Misalnya, lanjut Zainuddin, mahasiswa teknik mengambil mata kuliah sosiologi akan membantu yang bersangkutan sehingga akan lahir sarjana-sarjana teknologi yang humanistik karena dia memiliki wawasan mengenai masalah-masalah sosial, sedangkan kalau teknologi dilihat semata-mata teknologi nanti kehilangan konteks sosialnya atau konteks sosiologisnya.

"Tetapi ini baru konsep, kita belum tahu bagaimana menteri mengawal kebijakan ini sehingga menjadi operasional dan mencapai tujuan yang diharapkan," katanya.

Terkait dengan yang merdeka belajar, ujar dia, ada beberapa hal yang masih perlu dilihat secara kritis misalnya ujian nasional mulai 2021 nanti tidak akan dipakai lagi, sedangkan penggantinya asesmen kompetensi minimum.

Baca Juga:

Jokowi Pilih Nadiem Makarim Karena Sosok Akademisi Gagal Benahi Pendidikan

"Menteri harus bisa mempersiapkan agar ketika siswa di-asesmen kompetensinya itu karena memang dipersiapkan mulai proses rekruitmen siswa, proses pembelajarannya juga berbasis kompetensi. Jangan rekruitmen berbasis prestasi, proses pembelajarannya berorientasi pada prestasi tetapi asesmen-nya kompetensi ini tidak nyambung," ujar Zainuddin seperti dilansir Antara.

Karena itu, lanjut dia, harus mulai dipersiapkan proses rekruitmennya proses pembelajarannya dan asesmen-nya berbasis kompetensi.(*)

Baca Juga:

Nadiem Makarim Populer di Kalangan Generasi Z

#Mendikbud #Nadiem Makarim #Komisi X DPR #Politisi PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Komisi X DPR meminta batas waktu konsumsi MBG disampaikan. DPR ingin adanya label di informasi itu.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Polemik komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS menuai sorotan DPR. Ingatkan pentingnya menjaga etika profesi, empati, dan tanggung jawab moral
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Indonesia
Nadiem Makarim Ajukan Banding atas Vonis Kasus Chromebook, Minta Putusan Tipikor Dibatalkan
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang perdana banding atas putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Nadiem Makarim Ajukan Banding atas Vonis Kasus Chromebook, Minta Putusan Tipikor Dibatalkan
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
KY Temukan Dugaan langgaran kode etik Hakim di Sidang Nadiem dan Andrie Yunus
Terkait kapan waktu pemanggilan para pihak, Abhan menyebut belum bisa dipastikan karena tergantung dari kesediaan para pihak untuk hadir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
KY Temukan Dugaan langgaran kode etik Hakim di Sidang Nadiem dan Andrie Yunus
Indonesia
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Pembahasan mengenai URI belum pernah dilakukan bersama DPR.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Bagikan