Konsep Merdeka Kampus Menteri Nadiem Diapresiasi Anggota DPR

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 28 Januari 2020
 Konsep Merdeka Kampus Menteri Nadiem Diapresiasi Anggota DPR

Anggota DPR Komisi X, Prof Dr Zainuddin Maliki.(Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Konsep Merdeka Kampus yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendapat apresiasi dari anggota DPR Komisi X, Prof Dr Zainuddin Maliki.

Menurut politisi PAN itu, gagasan merdeka kampus bisa memberikan out put yang bagus sepanjang dilaksanakan sesuai aturan.

Baca Juga:

Pesan Ombudsman untuk Mendikbud Nadiem Makarim

"Untuk merdeka kampus yang baru dikeluarkan memang saya harus baca lebih jauh, tetapi satu hal yang saya catat, menteri memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kuliah di luar program studi utamanya, ini menurut saya merupakan langkah yang bagus dari sisi konsep," kata anggota Fraksi PAN ini di Kuala Lumpur, Senin (27/1).

Mendikbud Nadiem Makarim keluarkan konsep merdeka kampus
Mendikbud Nadiem Makarim mengambil buku saat berkunjung ke Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (ANTARA/Indriani)

Lebih lanjut, legislator yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur itu, mengemukakan hal tersebut di sela-sela menghadiri tabligh akbar dan pelantikan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia periode 2019 - 2021 di Klub Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur.

"Saya berharap realisasinya nanti dilakukan dengan tertib sesuai dengan aturan sehingga bisa terukur dan menghasilkan kompetensi yang lebih bagus atau berkualitas," katanya.

Misalnya, lanjut Zainuddin, mahasiswa teknik mengambil mata kuliah sosiologi akan membantu yang bersangkutan sehingga akan lahir sarjana-sarjana teknologi yang humanistik karena dia memiliki wawasan mengenai masalah-masalah sosial, sedangkan kalau teknologi dilihat semata-mata teknologi nanti kehilangan konteks sosialnya atau konteks sosiologisnya.

"Tetapi ini baru konsep, kita belum tahu bagaimana menteri mengawal kebijakan ini sehingga menjadi operasional dan mencapai tujuan yang diharapkan," katanya.

Terkait dengan yang merdeka belajar, ujar dia, ada beberapa hal yang masih perlu dilihat secara kritis misalnya ujian nasional mulai 2021 nanti tidak akan dipakai lagi, sedangkan penggantinya asesmen kompetensi minimum.

Baca Juga:

Jokowi Pilih Nadiem Makarim Karena Sosok Akademisi Gagal Benahi Pendidikan

"Menteri harus bisa mempersiapkan agar ketika siswa di-asesmen kompetensinya itu karena memang dipersiapkan mulai proses rekruitmen siswa, proses pembelajarannya juga berbasis kompetensi. Jangan rekruitmen berbasis prestasi, proses pembelajarannya berorientasi pada prestasi tetapi asesmen-nya kompetensi ini tidak nyambung," ujar Zainuddin seperti dilansir Antara.

Karena itu, lanjut dia, harus mulai dipersiapkan proses rekruitmennya proses pembelajarannya dan asesmen-nya berbasis kompetensi.(*)

Baca Juga:

Nadiem Makarim Populer di Kalangan Generasi Z

#Mendikbud #Nadiem Makarim #Komisi X DPR #Politisi PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Kebijakan tersebut masih perlu dikaji termasuk kajian terhadap perangkat guru yang akan mengajar.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Daripada Wajibkan Belajar Bahasa Prancis, DPR Minta Prabowo Fokus Benahi Persoalan Pendidikan Tanah Air
Indonesia
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung program 150 ribu beasiswa D4 dan S1 untuk guru. DPR juga mengusulkan penambahan kuota serta penyederhanaan proses seleksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Komisi X DPR Dukung 150 Ribu Beasiswa Guru, Usul Kuota Ditambah dan Seleksi Dipermudah
Indonesia
Minta Vonis Bebas Murni, Nadiem Makarim: Semua Unsur Dakwaan Sudah Patah
Nadiem Makarim berharap divonis bebas murni dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Menilai seluruh unsur dakwaan jaksa tidak terbukti dan bantah ada kerugian negara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Minta Vonis Bebas Murni, Nadiem Makarim: Semua Unsur Dakwaan Sudah Patah
Indonesia
Bacakan Pledoi, Nadiem Makarim Sebut Tuduhan Korupsi Chromebook Dibangun dari Asumsi
Dalam nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor, Nadiem Makarim membantah seluruh tuduhan korupsi pengadaan Chromebook.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Bacakan Pledoi, Nadiem Makarim Sebut Tuduhan Korupsi Chromebook Dibangun dari Asumsi
Indonesia
Pleidoi Nadiem: Gerak Cepat di Kementerian Beresiko, Bikin Banyak Periuk Nasinya Terganggu
Sepanjang pengalaman bekerja di sektor swasta, Nadiem mengatakan semua terjadi serba cepat, kejujuran berpendapat dihargai, dan semua keputusan diambil berdasarkan data.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Pleidoi Nadiem: Gerak Cepat di Kementerian Beresiko, Bikin Banyak Periuk Nasinya Terganggu
Indonesia
Nadiem Bakal Bacakan Pleidoi Atas Tuntutan 18 Tahun Penjara
Nadiem adalah salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Nadiem Bakal Bacakan Pleidoi Atas Tuntutan 18 Tahun Penjara
Indonesia
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Komisi X DPR meminta Kemendikdasmen menjelaskan kesiapan implementasi hingga roadmap implementasi instruksi sekolah Indonesia ajarkan Bahasa Prancis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Komisi X DPR Desak Investigasi Transparan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di UPN Veteran Yogyakarta
DPR menilai kasus dugaan kekerasan seksual di UPN Veteran Yogyakarta sudah masuk kategori darurat dan tak boleh ditutup-tutupi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Komisi X DPR Desak Investigasi Transparan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di UPN Veteran Yogyakarta
Berita Foto
Jaksa Tuntut Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim (kanan) berbincang dengan Franka Franklin Makarim di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Jaksa Tuntut Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara
Bagikan