Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Konsep Merdeka Kampus Menteri Nadiem Diapresiasi Anggota DPR

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 28 Januari 2020
 Konsep Merdeka Kampus Menteri Nadiem Diapresiasi Anggota DPR

Anggota DPR Komisi X, Prof Dr Zainuddin Maliki.(Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Konsep Merdeka Kampus yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendapat apresiasi dari anggota DPR Komisi X, Prof Dr Zainuddin Maliki.

Menurut politisi PAN itu, gagasan merdeka kampus bisa memberikan out put yang bagus sepanjang dilaksanakan sesuai aturan.

Baca Juga:

Pesan Ombudsman untuk Mendikbud Nadiem Makarim

"Untuk merdeka kampus yang baru dikeluarkan memang saya harus baca lebih jauh, tetapi satu hal yang saya catat, menteri memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kuliah di luar program studi utamanya, ini menurut saya merupakan langkah yang bagus dari sisi konsep," kata anggota Fraksi PAN ini di Kuala Lumpur, Senin (27/1).

Mendikbud Nadiem Makarim keluarkan konsep merdeka kampus
Mendikbud Nadiem Makarim mengambil buku saat berkunjung ke Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (ANTARA/Indriani)

Lebih lanjut, legislator yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur itu, mengemukakan hal tersebut di sela-sela menghadiri tabligh akbar dan pelantikan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia periode 2019 - 2021 di Klub Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur.

"Saya berharap realisasinya nanti dilakukan dengan tertib sesuai dengan aturan sehingga bisa terukur dan menghasilkan kompetensi yang lebih bagus atau berkualitas," katanya.

Misalnya, lanjut Zainuddin, mahasiswa teknik mengambil mata kuliah sosiologi akan membantu yang bersangkutan sehingga akan lahir sarjana-sarjana teknologi yang humanistik karena dia memiliki wawasan mengenai masalah-masalah sosial, sedangkan kalau teknologi dilihat semata-mata teknologi nanti kehilangan konteks sosialnya atau konteks sosiologisnya.

"Tetapi ini baru konsep, kita belum tahu bagaimana menteri mengawal kebijakan ini sehingga menjadi operasional dan mencapai tujuan yang diharapkan," katanya.

Terkait dengan yang merdeka belajar, ujar dia, ada beberapa hal yang masih perlu dilihat secara kritis misalnya ujian nasional mulai 2021 nanti tidak akan dipakai lagi, sedangkan penggantinya asesmen kompetensi minimum.

Baca Juga:

Jokowi Pilih Nadiem Makarim Karena Sosok Akademisi Gagal Benahi Pendidikan

"Menteri harus bisa mempersiapkan agar ketika siswa di-asesmen kompetensinya itu karena memang dipersiapkan mulai proses rekruitmen siswa, proses pembelajarannya juga berbasis kompetensi. Jangan rekruitmen berbasis prestasi, proses pembelajarannya berorientasi pada prestasi tetapi asesmen-nya kompetensi ini tidak nyambung," ujar Zainuddin seperti dilansir Antara.

Karena itu, lanjut dia, harus mulai dipersiapkan proses rekruitmennya proses pembelajarannya dan asesmen-nya berbasis kompetensi.(*)

Baca Juga:

Nadiem Makarim Populer di Kalangan Generasi Z

#Mendikbud #Nadiem Makarim #Komisi X DPR #Politisi PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Pembahasan mengenai URI belum pernah dilakukan bersama DPR.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Anggota Komisi X DPR RI Dedi Wahidi meminta pelaksanaan MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 bebas dari perploncoan, kekerasan, dan perundungan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Indonesia
Nadiem Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 809,59 Miliar
Dalam kasus itu, Nadiem terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 1,56 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Nadiem Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 809,59 Miliar
Indonesia
Ramai Dibincangkan Skenario Perlindungan Hukum Bagi Nadiem, Dasco Bilang Begini
Pantauan di akun Instagram Dasco menunjukkan unggahan bergambar rangkaian bunga bertuliskan "Happy Birthday" disertai keterangan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Ramai Dibincangkan Skenario Perlindungan Hukum Bagi Nadiem, Dasco Bilang Begini
Indonesia
4 Hakim Pengadil Nadiem Makarim di Perkara Chromebook Diadukan ke KY, Hakim Andi Saputra Tidak Ikut Dilaporkan
Kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan empat hakim perkara dugaan korupsi Chromebook ke Komisi Yudisial. Ini alasan lengkap yang disampaikan tim pembela.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
4 Hakim Pengadil Nadiem Makarim di Perkara Chromebook Diadukan ke KY, Hakim Andi Saputra Tidak Ikut Dilaporkan
Indonesia
Siswa SMP Tewas Diduga Jadi Korban Bullying di Lumajang, DPR Minta Evaluasi Total Sekolah
DPR menyoroti kasus tewasnya siswa SMP di Lumajang yang menjadi korban bullying. Tragedi ini menjadi alarm pendidikan.
Soffi Amira - Jumat, 03 Juli 2026
Siswa SMP Tewas Diduga Jadi Korban Bullying di Lumajang, DPR Minta Evaluasi Total Sekolah
Indonesia
Jaksa Tidak Terima Vonis 10 Tahun Bui Nadiem Makarim, Status Tahanan Rumah Masuk Memori Banding
Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook. Pertimbangan banding termasuk status penahanan rumah.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Jaksa Tidak Terima Vonis 10 Tahun Bui Nadiem Makarim, Status Tahanan Rumah Masuk Memori Banding
Indonesia
Asal Usul Nadiem Harus Bayar Uang Pengganti Rp 809,59 Miliar Kasus Chromebook
Hakim Ketua menegaskan rantai kausal dari kebijakan korupsi Nadiem hingga aliran dana sebesar Rp809,59 miliar ke ekosistem korporasinya dapat dilacak dengan jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Asal Usul Nadiem Harus Bayar Uang Pengganti Rp 809,59 Miliar Kasus Chromebook
Bagikan