Konferensi PUIC ke-19 Hasilkan Deklarasi Jakarta, Bakal Fokus pada Solidaritas Islam dan Hak Palestina
Rapat Penutupan Konferensi Ke-19 PUIC 2025
Merahputih.com - Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang berlangsung pada 12-15 Mei 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, menghasilkan Deklarasi Jakarta.
Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama parlemen negara-negara Islam dalam mewujudkan perdamaian dunia, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta membela hak-hak rakyat Palestina dan komunitas Muslim di seluruh dunia.
Dalam deklarasi tersebut, PUIC kembali menegaskan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi ketidakadilan global dan mendukung perjuangan bangsa Palestina.
“Deklarasi ini juga menandakan kesepakatan bersama untuk memperkokoh institusi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Jumat (16/5).
Deklarasi Jakarta menyoroti sejumlah isu krusial, termasuk agresi militer Israel di Gaza, meningkatnya Islamofobia di berbagai belahan dunia, serta urgensi penguatan lembaga negara yang kredibel dan bertanggung jawab. PUIC mendesak agar serangan militer Israel segera dihentikan, tahanan Palestina dibebaskan, dan dukungan penuh diberikan terhadap solusi dua negara serta keanggotaan penuh Palestina di forum internasional.
Baca juga:
Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India
Selain isu Palestina, PUIC juga membahas kesepakatan gencatan senjata antara Pakistan dan India. Deklarasi menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian damai atas semua masalah yang belum terselesaikan, termasuk sengketa Jammu dan Kashmir, sesuai dengan aspirasi rakyat Kashmir dan resolusi Dewan Keamanan PBB.
“PUIC juga mendesak kedua negara untuk menahan diri, menghindari tindakan yang dapat memperburuk stabilitas kawasan, serta menjunjung tinggi prinsip hukum internasional dan perlindungan warga sipil,” jelas Mardani.
Lebih lanjut, Deklarasi Jakarta menekankan pentingnya peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan PUIC dalam merespons berbagai tantangan global. Seruan untuk reformasi organisasi PUIC agar menjadi forum antar parlemen yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu global, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan generasi muda dan perempuan, serta peningkatan kolaborasi di bidang teknologi juga menjadi poin penting dalam deklarasi ini.
“Deklarasi Jakarta juga memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal PUIC untuk menindaklanjuti poin-poin deklarasi dan melaporkan implementasinya kepada Troika PUIC dalam waktu enam bulan mendatang,” imbuhnya.
Baca juga:
Ketua DPR Puan Maharani Pimpin Rapat Penutupan Konferensi Ke-19 PUIC 2025
Konferensi PUIC ke-19 ini dibuka dan ditutup oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam acara pembukaan dan menyampaikan pidato yang sejalan dengan semangat sidang PUIC, terutama mengenai kemerdekaan Palestina dan penguatan lembaga PUIC sesuai dengan tema sidang, yaitu Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience.
Pertemuan PUIC di Jakarta ini dihadiri oleh perwakilan dari 38 negara anggota OKI dari total 54 negara peserta. Konferensi PUIC ke-19 merupakan bagian dari agenda Organisasi Kerja Sama Islam sebagai forum kerja sama antar parlemen negara-negara anggotanya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis