Konferensi PUIC ke-19 Hasilkan Deklarasi Jakarta, Bakal Fokus pada Solidaritas Islam dan Hak Palestina

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
Konferensi PUIC ke-19 Hasilkan Deklarasi Jakarta, Bakal Fokus pada Solidaritas Islam dan Hak Palestina

Rapat Penutupan Konferensi Ke-19 PUIC 2025

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang berlangsung pada 12-15 Mei 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, menghasilkan Deklarasi Jakarta.

Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama parlemen negara-negara Islam dalam mewujudkan perdamaian dunia, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta membela hak-hak rakyat Palestina dan komunitas Muslim di seluruh dunia.

Dalam deklarasi tersebut, PUIC kembali menegaskan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi ketidakadilan global dan mendukung perjuangan bangsa Palestina.

“Deklarasi ini juga menandakan kesepakatan bersama untuk memperkokoh institusi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Deklarasi Jakarta menyoroti sejumlah isu krusial, termasuk agresi militer Israel di Gaza, meningkatnya Islamofobia di berbagai belahan dunia, serta urgensi penguatan lembaga negara yang kredibel dan bertanggung jawab. PUIC mendesak agar serangan militer Israel segera dihentikan, tahanan Palestina dibebaskan, dan dukungan penuh diberikan terhadap solusi dua negara serta keanggotaan penuh Palestina di forum internasional.

Baca juga:

Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India

Selain isu Palestina, PUIC juga membahas kesepakatan gencatan senjata antara Pakistan dan India. Deklarasi menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian damai atas semua masalah yang belum terselesaikan, termasuk sengketa Jammu dan Kashmir, sesuai dengan aspirasi rakyat Kashmir dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

“PUIC juga mendesak kedua negara untuk menahan diri, menghindari tindakan yang dapat memperburuk stabilitas kawasan, serta menjunjung tinggi prinsip hukum internasional dan perlindungan warga sipil,” jelas Mardani.

Lebih lanjut, Deklarasi Jakarta menekankan pentingnya peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan PUIC dalam merespons berbagai tantangan global. Seruan untuk reformasi organisasi PUIC agar menjadi forum antar parlemen yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu global, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan generasi muda dan perempuan, serta peningkatan kolaborasi di bidang teknologi juga menjadi poin penting dalam deklarasi ini.

“Deklarasi Jakarta juga memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal PUIC untuk menindaklanjuti poin-poin deklarasi dan melaporkan implementasinya kepada Troika PUIC dalam waktu enam bulan mendatang,” imbuhnya.

Baca juga:

Ketua DPR Puan Maharani Pimpin Rapat Penutupan Konferensi Ke-19 PUIC 2025

Konferensi PUIC ke-19 ini dibuka dan ditutup oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam acara pembukaan dan menyampaikan pidato yang sejalan dengan semangat sidang PUIC, terutama mengenai kemerdekaan Palestina dan penguatan lembaga PUIC sesuai dengan tema sidang, yaitu Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience.

Pertemuan PUIC di Jakarta ini dihadiri oleh perwakilan dari 38 negara anggota OKI dari total 54 negara peserta. Konferensi PUIC ke-19 merupakan bagian dari agenda Organisasi Kerja Sama Islam sebagai forum kerja sama antar parlemen negara-negara anggotanya.

#Free Palestina #Palestina #Konflik Palestina #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - 7 menit lalu
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - 34 menit lalu
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 13 menit lalu
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Bagikan