Konferensi PUIC ke-19 Hasilkan Deklarasi Jakarta, Bakal Fokus pada Solidaritas Islam dan Hak Palestina

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
Konferensi PUIC ke-19 Hasilkan Deklarasi Jakarta, Bakal Fokus pada Solidaritas Islam dan Hak Palestina

Rapat Penutupan Konferensi Ke-19 PUIC 2025

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang berlangsung pada 12-15 Mei 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, menghasilkan Deklarasi Jakarta.

Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama parlemen negara-negara Islam dalam mewujudkan perdamaian dunia, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta membela hak-hak rakyat Palestina dan komunitas Muslim di seluruh dunia.

Dalam deklarasi tersebut, PUIC kembali menegaskan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi ketidakadilan global dan mendukung perjuangan bangsa Palestina.

“Deklarasi ini juga menandakan kesepakatan bersama untuk memperkokoh institusi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Deklarasi Jakarta menyoroti sejumlah isu krusial, termasuk agresi militer Israel di Gaza, meningkatnya Islamofobia di berbagai belahan dunia, serta urgensi penguatan lembaga negara yang kredibel dan bertanggung jawab. PUIC mendesak agar serangan militer Israel segera dihentikan, tahanan Palestina dibebaskan, dan dukungan penuh diberikan terhadap solusi dua negara serta keanggotaan penuh Palestina di forum internasional.

Baca juga:

Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India

Selain isu Palestina, PUIC juga membahas kesepakatan gencatan senjata antara Pakistan dan India. Deklarasi menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian damai atas semua masalah yang belum terselesaikan, termasuk sengketa Jammu dan Kashmir, sesuai dengan aspirasi rakyat Kashmir dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

“PUIC juga mendesak kedua negara untuk menahan diri, menghindari tindakan yang dapat memperburuk stabilitas kawasan, serta menjunjung tinggi prinsip hukum internasional dan perlindungan warga sipil,” jelas Mardani.

Lebih lanjut, Deklarasi Jakarta menekankan pentingnya peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan PUIC dalam merespons berbagai tantangan global. Seruan untuk reformasi organisasi PUIC agar menjadi forum antar parlemen yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu global, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan generasi muda dan perempuan, serta peningkatan kolaborasi di bidang teknologi juga menjadi poin penting dalam deklarasi ini.

“Deklarasi Jakarta juga memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal PUIC untuk menindaklanjuti poin-poin deklarasi dan melaporkan implementasinya kepada Troika PUIC dalam waktu enam bulan mendatang,” imbuhnya.

Baca juga:

Ketua DPR Puan Maharani Pimpin Rapat Penutupan Konferensi Ke-19 PUIC 2025

Konferensi PUIC ke-19 ini dibuka dan ditutup oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam acara pembukaan dan menyampaikan pidato yang sejalan dengan semangat sidang PUIC, terutama mengenai kemerdekaan Palestina dan penguatan lembaga PUIC sesuai dengan tema sidang, yaitu Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience.

Pertemuan PUIC di Jakarta ini dihadiri oleh perwakilan dari 38 negara anggota OKI dari total 54 negara peserta. Konferensi PUIC ke-19 merupakan bagian dari agenda Organisasi Kerja Sama Islam sebagai forum kerja sama antar parlemen negara-negara anggotanya.

#Free Palestina #Palestina #Konflik Palestina #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Pengkajian ulang perlu memastikan investasi tersebut tetap memberikan ruang bagi peternak berskala kecil.
Dwi Astarini - 41 menit lalu
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Kratom relatif kurang diketahui masyarakat luas, padahal mampu bertahan hingga kini dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Saat ini Baleg fokus menyempurnakan sistem kolektivitas dan hak ekonomi bagi pencipta lagu, penyanyi, serta lembaga manajemen kolektif (LMK).
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Bagikan