Konferensi PUIC ke-19 Hasilkan Deklarasi Jakarta, Bakal Fokus pada Solidaritas Islam dan Hak Palestina

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
Konferensi PUIC ke-19 Hasilkan Deklarasi Jakarta, Bakal Fokus pada Solidaritas Islam dan Hak Palestina

Rapat Penutupan Konferensi Ke-19 PUIC 2025

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang berlangsung pada 12-15 Mei 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, menghasilkan Deklarasi Jakarta.

Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen bersama parlemen negara-negara Islam dalam mewujudkan perdamaian dunia, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta membela hak-hak rakyat Palestina dan komunitas Muslim di seluruh dunia.

Dalam deklarasi tersebut, PUIC kembali menegaskan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi ketidakadilan global dan mendukung perjuangan bangsa Palestina.

“Deklarasi ini juga menandakan kesepakatan bersama untuk memperkokoh institusi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Deklarasi Jakarta menyoroti sejumlah isu krusial, termasuk agresi militer Israel di Gaza, meningkatnya Islamofobia di berbagai belahan dunia, serta urgensi penguatan lembaga negara yang kredibel dan bertanggung jawab. PUIC mendesak agar serangan militer Israel segera dihentikan, tahanan Palestina dibebaskan, dan dukungan penuh diberikan terhadap solusi dua negara serta keanggotaan penuh Palestina di forum internasional.

Baca juga:

Tak Cepat Diselamatkan, WNI Berpotensi Ikut jadi Korban Konflik Pakistan vs India

Selain isu Palestina, PUIC juga membahas kesepakatan gencatan senjata antara Pakistan dan India. Deklarasi menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian damai atas semua masalah yang belum terselesaikan, termasuk sengketa Jammu dan Kashmir, sesuai dengan aspirasi rakyat Kashmir dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

“PUIC juga mendesak kedua negara untuk menahan diri, menghindari tindakan yang dapat memperburuk stabilitas kawasan, serta menjunjung tinggi prinsip hukum internasional dan perlindungan warga sipil,” jelas Mardani.

Lebih lanjut, Deklarasi Jakarta menekankan pentingnya peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan PUIC dalam merespons berbagai tantangan global. Seruan untuk reformasi organisasi PUIC agar menjadi forum antar parlemen yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu global, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan generasi muda dan perempuan, serta peningkatan kolaborasi di bidang teknologi juga menjadi poin penting dalam deklarasi ini.

“Deklarasi Jakarta juga memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal PUIC untuk menindaklanjuti poin-poin deklarasi dan melaporkan implementasinya kepada Troika PUIC dalam waktu enam bulan mendatang,” imbuhnya.

Baca juga:

Ketua DPR Puan Maharani Pimpin Rapat Penutupan Konferensi Ke-19 PUIC 2025

Konferensi PUIC ke-19 ini dibuka dan ditutup oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam acara pembukaan dan menyampaikan pidato yang sejalan dengan semangat sidang PUIC, terutama mengenai kemerdekaan Palestina dan penguatan lembaga PUIC sesuai dengan tema sidang, yaitu Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience.

Pertemuan PUIC di Jakarta ini dihadiri oleh perwakilan dari 38 negara anggota OKI dari total 54 negara peserta. Konferensi PUIC ke-19 merupakan bagian dari agenda Organisasi Kerja Sama Islam sebagai forum kerja sama antar parlemen negara-negara anggotanya.

#Free Palestina #Palestina #Konflik Palestina #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Penerbitan SP3 untuk memberi kepastian hukum, namun KPK menyatakan tetap terbuka apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti baru terkait perkara tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Indonesia
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang kuat.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Bagikan