Komnas Perempuan: Poligami Ajaran Islam Itu Keliru

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 15 Desember 2018
Komnas Perempuan: Poligami Ajaran Islam Itu Keliru

Komisioner Komnas Perempuan KH Imam Nahe'i saat diskusi di Gado-gado Boplo, Kuningan, Jaksel, Sabtu (15/12). Foto: MP/Gomes

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisioner Komnas Perempuan KH Imam Nahe'i mengatakan bahwa pihak yang menganggap praktik poligami merupakan sunah merupakan bentuk penodaan agama Islam.

"Poligami sunnah, menurut saya penodaan agama. Karena tidak ada dalam fiqih. Boleh saja (Poligami) tapi tidak naik sampai tingkat sunnah," kata Imam dalam acara diskusi Perempuan dan Politik; 'Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?" di Gado-gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/12)

Ilustrasi foto pasangan. foto: Unplash

Lebih lanjut, Imam menuturkan bahwa praktik poligami bukan ajaran agama Islam. Pasalnya, praktik poligami telah ada jauh-jauh hari, sebelum Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Sehingga, pihak yang menganggap bahwa praktik poligami ajaran islam adalah pemahaman yang keliru.

"Jauh sebelum Islam datang, praktek poligami sudah dilakukan. Poligami ajaran Islam itu keliru," sambungnya.

Islam, kata Imam, tidak pernah memerintahkan umatnya untuk berpoligami. Tetapi, memang ada aturan mengenai hal itu.

Ilustrasi foto pasangan. foto: Pexels

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie secara tegas menyatakan bahwa partai menolak adanya praktik poligami. Bahkan, ia melarang anggotanya untuk memiliki istri lebih dsri satu.

"PSI tidak akan pernah mendukung poligami,” kata Ketua Umum PSI Grace Natalie di Surabaya, pada 11 Desember 2018, seperti dikutip Antara. (Gms)

#Komnas Perempuan #Poligami
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komnas Perempuan Minta PPN Pembalut Ditinjau Ulang, Soroti Beban Ekonomi Perempuan
Komnas Perempuan meminta pemerintah meninjau PPN produk menstruasi, termasuk pembalut, karena dinilai menambah beban ekonomi perempuan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Komnas Perempuan Minta PPN Pembalut Ditinjau Ulang, Soroti Beban Ekonomi Perempuan
Indonesia
Ikut Terdampak Karhutla, Perempuan Juga Harus Dilibatkan dalam Penanganan dan Pencegahan
Hutan dan lahan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan perempuan, khususnya perempuan adat maupun perempuan yang tinggal di perdesaan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Ikut Terdampak Karhutla, Perempuan Juga Harus Dilibatkan dalam Penanganan dan Pencegahan
Indonesia
Polri Perkuat Kapasitas Personel Hadapi Kejahatan Love Scamming Berbasis AI
Polri meningkatkan kapasitas personel untuk menghadapi kejahatan love scamming yang kini memanfaatkan AI, deepfake, dan social engineering.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Polri Perkuat Kapasitas Personel Hadapi Kejahatan Love Scamming Berbasis AI
Indonesia
Skandal FH UI Memanas, Komnas Perempuan Tolak Kasus Pelecehan Berakhir Damai
Devi menyesalkan terjadinya kekerasan di institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang publik aman dan setara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Skandal FH UI Memanas, Komnas Perempuan Tolak Kasus Pelecehan Berakhir Damai
Indonesia
Komnas Perempuan Desak Kasus Grup Chat UI Diproses Hukum, Bukan Sekadar Etik
Komnas Perempuan minta kasus dugaan pelecehan di UI diproses hukum. Disebut masuk kategori kekerasan seksual berbasis elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Komnas Perempuan Desak Kasus Grup Chat UI Diproses Hukum, Bukan Sekadar Etik
Indonesia
Kekerasan Pada Anak dan Perempuan Kian Melonjak, Pengaduan ke Komnas Perempuan Naik 10 Persen
Pengaduan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang diterima Komnas Perempuan selama 2025 naik 10 persen dengan total 4.597 kasus.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
Kekerasan Pada Anak dan Perempuan Kian Melonjak, Pengaduan ke Komnas Perempuan Naik 10 Persen
Indonesia
MKD Panggil Ahmad Dhani Pekan Depan Buntut Diduga Rendahkan Perempuan
Permintaan klarifikasi dilakukan buntut adanya aduan dari Komnas Perempuan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Maret 2025
MKD Panggil Ahmad Dhani Pekan Depan Buntut Diduga Rendahkan Perempuan
Indonesia
Komnas Perempuan Desak Aksi Bejat Kapolres Ngada Dijerat Pakai UU TPKS
Aparat penegak hukum dituntut menjatuhi hukuman maksimal terhadap Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang terlibat kasus narkoba dan pencabulan tiga anak di bawah umur.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Maret 2025
Komnas Perempuan Desak Aksi Bejat Kapolres Ngada Dijerat Pakai UU TPKS
Indonesia
Komnas Perempuan Tuntut MKD Periksa Ahmad Dhani Imbas Usulan Jodohkan Pemain Asing Duda Sama Cewek Indonesia
Komnas Perempuanan terutama menyoroti pernyataan pentolan grup Band DEWA itu yang menyatakan jika pemain sepakbola yang dinaturalisasi itu beragama Islam maka bisa dinikahkan dengan empat perempuan
Wisnu Cipto - Jumat, 07 Maret 2025
Komnas Perempuan Tuntut MKD Periksa Ahmad Dhani Imbas Usulan Jodohkan Pemain Asing Duda Sama Cewek Indonesia
Indonesia
Usul Ahmad Dhani Naturalisasi Pemain Top Dunia Dicap Seksis Jadikan Perempuan Mesin Reproduksi Anak
Ahmad Dhani menyatakan jika pemain sepakbola yang dinaturalisasi itu beragama Islam maka bisa dinikahkan dengan empat perempuan.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 Maret 2025
Usul Ahmad Dhani Naturalisasi Pemain Top Dunia Dicap Seksis Jadikan Perempuan Mesin Reproduksi Anak
Bagikan