Eddy Flo
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai sambangi Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dugaan kriminalisasi ulama.
"Laporan dari presidium 212 plus HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Mereka menyampaikan persoalan yang dihadapi para ulama, aktivis, dan beberapa orang termasuk kebebasan berserikat oleh organisasi yang namanya HTI," ujar Pigai di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).
Oleh karena itu, kata Natalius Pigai, Komnas HAM telah menindaklanjuti dan melakukan pemantauan, penyelidikan dan mendapatkan data, fakta, dan informasi.
Ia juga mengutarakan, bahwa presidium 212 meminta Komnas HAM untuk dapat menjadi mediator antara pemerintah dan dengan para ulama dan aktivis tersebut.
"Setelah itu dalam proses ini kami belum mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi sementara kami tahan, karena presidium 212 dan pengacaranya meminta supaya Komnas HAM memediasi dengan pemerintah," ucapnya.
Olah karena itu, ujar Pigai, Komnas HAM mengirimkan surat ke Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, Badan Intelijen Negara, dan sebagainya untuk melakukan pertemuan.
"Pertemuan ini hanya untuk menyampaikan bahwa negara atau pemerintah harus ambil langkah progresif ciptakan kedamaian antara pemerintah dengan komunitas muslim," ujarnya.
"Apa yang kami lakukan tetap dalam koridor proses hukum. Kami hormati proses hukum. Yang bisa hentikan proses hukum hanya pemerintah, yaitu presiden. Mudah-mudahan pemerintah bisa ciptakan kedamaian," pungkas Natalius Pigai.
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ponco Sulaksono, reporter merahputih.com dan ikuti perkembangan topik Kriminalisasi Ulama dalam artikel: Penetapan DPO Habib Rizieq Dinilai Kriminalisasi
