Komnas HAM: Rekonsiliasi Alumni 212-Pemerintah Cegah Potensi Konflik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 09 Juni 2017
Komnas HAM: Rekonsiliasi Alumni 212-Pemerintah Cegah Potensi Konflik

Komisioner Komnas HAM Siane Indriani. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan Presidium Alumni 212 untuk mencegah potensi konflik akibat kriminalisasi ulama.

"Sebelum kami mengeluarkan sebuah rekomendasi, maka kami ingin mengungkapkan perlunya kita harus memadamkan semua potensi-potensi konflik yang akan terjadi," kata Komisioner Komnas HAM Siane Indriani di kantor Kemenpolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan dari alumni 212 kepada Komnas HAM, ada sejumlah hal yang mereka anggap sebagai tindakan diskriminatif dan terkesan dipaksaan untuk memproses hukum sejumlah ulama dan aktivis.

"Walaupun kita tidak mau mencampuri, tetapi memang ada beberapa hal yang mereka ingin sampaikan, bahwa kami juga menyampaikan bahwa kalau tidak diatasi dengan segera, kita khawatir ke depannya terjadi konflik," ucapnya.

Menurut Siane, pemerintah harus segera melakukan rekonsiliasi dengan sejumlah korban kriminalisasi untuk mencegah konflik tersebut. Ia menilai, harus ada penyelesaian politis dan restoratif justice.

"Itu yang dipentingkan daripada sekedar hukum, yang kemudian malah membuat mereka merasa ada diskriminasi dalam hal itu. Mereka menganggap kok ini diskriminatif ungkapnya," tandasnya.

Siane menilai, apabila persoalan ini berlarut-larut, ada kesan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo anti terhadap umat Islam. Oleh karena itu, ia meminta pihak kepolisian untuk mengambil langkah diskresi untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Jadi kita minta ada semacam kebijakan, politik kebijakan yang mengutamakan keutuhan negara daripada terus menerus membuat rasa dendam yang baru. Terutama ini kaitannya dengan semakin ke depan ini mereka akan mendata kembali korban-korban yang di daerah-daerah lain," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lain terkait rekonsiliasi Presidium Alumni 212-Pemerintah dalam artikel: Komnas HAM: Presidium Alumni 212 Ingin Rekonsiliasi Dengan Pemerintah

#Presidium Alumni 212 #Kriminalisasi Ulama #Komnas HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Komnas HAM menyatakan kecewa atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menilai keputusan itu melukai korban pelanggaran HAM berat era Orde Baru dan mencederai semangat Reformasi 1998.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Bagikan