Komnas HAM: Presidium Alumni 212 Ingin Rekonsiliasi dengan Pemerintah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 09 Juni 2017
Komnas HAM: Presidium Alumni 212 Ingin Rekonsiliasi dengan Pemerintah

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai (belakang-kedua kanan). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kedatangannya ke Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk menyampaikan aspirasi Presidium Alumni 212. Menurut Pigai, para ulama yang tergabung dalam Alumni 212 dan sejumlah aktivis ingin melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah.

"Komnas HAM melakukan pemantauan penyelidikan, dalam perjalanan penyelidikan itu tim advokasi komunitas muslim itu mau melakukan rekonsiliasi dan perdamaian," kata Pigai di Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Pigai, dalam pertemuan tersebut meminta kepada Menko Polhukam Wiranto menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Jokowi Widodo. Ia menilai, rekonsiliasi merupakan langkah penting untuk meredam kegaduhan.

"Oleh sebab itu, kami minta Menko Polhukam menyampaikan kepada presiden mengambil langkah-langkah menyelesaikan secara komprehensif untuk menutup kegaduhan nasional," tandasnya.

Menurut Pigai, jika Presiden Jokowi ingin menyelesaikan secara komprehensif, dapat menggunakan jalur non yudisial. Pasalnya, proses hukum sejumlah aktivis dan ulama yang sedang berjalan di kepolisian akan berhenti jika presiden mengambil langkah tersebut.

"Proses hukum akan terhenti bila presiden mengambil keputusan, pengambilan keputusan diselesikan non yudisial ada di tangan presiden. Seandainya presiden ingin menyelesaikan secara komprehensif, maka presiden bisa memerintahkan polri dan jaksa untuk menutup atau SP3 deponering di jaksa," tukasnya.

Pigai menambahkan, pihak Kemenko Polhukam akan menindaklanjuti permintaan Komnas HAM untuk segera disampaikan kepada presiden. Ia berharap, presiden dapat memenuhi permintaan tersebut agar tidak terjadi kegaduhan nasional.

"Jawaban mereka (Polhukam) progresif, mereka akan melakukan pertemuan dengan jajaran Polhukam. Kemudian sampaikan Menko dan akan disampaikan kepada presiden selanjutnya di tangan presiden. Kami minta tutup kegaduhan nasional, kita kerja 1,5 tahun lagi bekerja secara serius sebagaimana cita-cita nawacita," pungkas Pigai. (Pon)

Baca juga berita terkait lainnya dalam artikel: Massa Bela Ulama 96 Dibiarkan Tetap Di Masjid Istiqlal

#Komnas HAM #Presidium Alumni 212
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Komnas HAM menyatakan kecewa atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menilai keputusan itu melukai korban pelanggaran HAM berat era Orde Baru dan mencederai semangat Reformasi 1998.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Bagikan