Komjen Buwas Serius sebagai Kepala BNN Baru

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 07 September 2015
Komjen Buwas Serius sebagai Kepala BNN Baru

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz/15

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional – Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso (Buwas) resmi mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menggantikan Komjen Pol Anang Iskandar yang sekarang berada pada posisinya dulu sebagai Kabareskrim Mabes Polri, setelah sertijab hari ini, Senin (7/9).

Dalam melaksanakan tugas barunya ini, Buwas sudah siap mengambil langkah-langkah efektif dan efesien dalam rangka penanganan dan penanggulangan kejahatan narkotika di Tanah Air.

"Kita akan mengevaluasi secara keseluruhan. Artinya gini, Presiden kan bilang bahwa negara dalam kondisi darurat narkoba. Berarti kita harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka penanganan dan penanggulangan kejahatan narkoba. Jadi, ini harus dievaluasi, mana yang bisa kita bisa lakukan secara efektif dan efisien sehingga program presiden atau pemerintah bisa terlaksana," ujar Buwas saat sertijab di Mabes Polri.

Sebelumya, Buwas telah menyampaikan akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam membasmi kejahatan narkotika. Ia akan mempersiapkan langkah-langkah untuk mengevaluasi undang-undang terkait rehabilitasi, sehingga kemudian hari tidak dijadikan celah bagi para bandar dan pengedar narkotika.

"Ya nanti kita akan evalusi terkait undang-undang yang mengatur tentang rehabilitasi, jangan sampai memberikan celah bagi para bandar dan pengedar narkotika, Artinya, di kala evaluasi ada hal-hal yang perlu kita tambahi, ya kita sempurnakan. Intinya bagaimana penegakan hukum soal narkoba ini bisa efektif dan efisien dan berhasil," paparnya.

Dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba, Jenderal Polisi bintang tiga itu mengatakan, akan berkoordinasi dengan instansi lain dan menjalankan pedoman dari pemerintah dan Presiden Jokowi Dodo (Jokowi).

"Saya akan berpedoman pada perintah Presiden. Presiden mengatakan, negara dalam kondisi darurat narkoba, berarti kita harus perang terhadap narkoba. Nah, perang itu bukan hanya dilakukan oleh BNN, semua berbuat, termasuk wartawan," tutupnya. (gms)

 

Baca Juga:

Kapolri: Jadi Kepala BNN, Harus Diuji Dulu

Buwas Jadi Kepala BNN, Begini Pesan Anang

Ungkap Peredaran 360 Kilogram, BNN Beri Polda Metro Penghargaan

Sambangi BNN, Vitalia Sesha Bungkam Seribu Bahasa

#Polri #Komjen Buwas #Komjen Pol Budi Waseso
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan